Dalam rangka mendorong kreativitas dan profesionalitas analis kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan menyelenggarakan penghargaan Analis Kebijakan untuk Indonesia (AKuI) Award. Penghargaan ini ditujukan kepada para pejabat fungsional analis kebijakan yang mampu membuktikan eksistensinya dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja dan kualitas kebijakan di instansi pemerintah masing-masing sesuai dengan tugas jabatan fungsional analis kebijakan.
Analis Kebijakan Ahli Muda Nani Mardiah dan Isna Inawati Asih sebagai 2 (dua) perwakilan BPOM berhasil masuk dalam 7 (tujuh) finalis AKuI Award tahun 2022. Dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-65 yang diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2022, LAN memberikan penghargaan Makarti Bhakti Nagari kepada para stakeholders (pemangku kepentingan) dalam berbagai kategori. Pada acara yang dihadiri oleh Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD dan Kepala LAN Adi Suryanto, LAN memberikan penghargaan kepada analis kebijakan BPOM Nani Mardiah yang terpilih sebagai Peserta Terbaik III untuk AKuI Award tahun 2022.
Sekretaris Utama LAN Reni Suzana menyampaikan ucapan apresiasinya atas pencapaian analis kebijakan BPOM, “Selamat atas keberhasilan dua analis kebijakan BPOM sebagai finalis penghargaan dari LAN. Semoga dapat menginspirasi analis kebijakan lainnya baik di BPOM maupun di instansi lain,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Sekretaris Utama BPOM, Elin Herlina menyampaikan apresiasi dan motivasi bagi analis kebijakan BPOM lainnya, “Selamat atas penghargaan ini agar menjadi penyemangat untuk analis kebijakan lainnya untuk terus berkontribusi positif dan cepat untuk organisasi BPOM dan Indonesia,” tuturnya.
Nani Mardiah sesuai dengan jabatannya sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di Biro Hukum dan Organisasi, bertugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan sebagai pengambil kebijakan terutama mengenai penataan organisasi dan penyelenggaraan pelayanan publik di BPOM. “Dengan dukungan dan kepercayaan pimpinan semoga ke depannya para pejabat fungsional analis kebijakan dapat semakin berkontribusi untuk perbaikan kualitas kebijakan di BPOM.” harapnya. (KN)
Biro Hukum dan Organisasi
