Jakarta - Badan POM kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dengan kualifikasi “Menuju Informatif” berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, 21 November 2019. Acara ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan partai politik.
Dalam laporannya, Gede Narayana menyampaikan dari 355 Badan Publik yang dievaluasi pada tahun 2019. 53,24% masih termasuk kategori “Tidak Informatif”, sehingga diharapkan kepada semua pimpinan badan publik selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.
“Hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia”, tambahnya.
Wapres Ma’ruf Amin menekankan bahwa memberikan informasi kepada publik adalah kewajiban dari badan publik untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
“Masih ada tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan badan publik yang terbuka, transparan, dan terpercaya. Badan publik harus meningkatkan akses dan konten informasi yang akurat dan benar untuk masyarakat; perlunya komitmen dan konsistensi badan publik dalam melakukan inovasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik; serta mengembangkan pola interaksi dan komunikasi aktif dengan masyarakat sesuai perkembangan terknologi terkini sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik dan pembangunan di berbagai bidang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa di kancah internasional, Indonesia turut berperan dalam mendorong prinsip-prinsip transparansi pemerintahan. Indonesia dipercaya untuk yang ke-3 kalinya sebagai Steering Committee dalam Forum Open Government Partnership (OGP) periode 2019-2022.
“Sebuah kepercayaan sekaligus menjadi penghargaan dunia atas partisipasi Indonesia dalam menciptakan praktik-praktik pemerintahan yang dilandasi keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik,” ujarnya.
Melalui perolehan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 ini diharapkan mampu mendorong Badan POM untuk lebih meningkatkan transparansi, partisipasi, dan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di bidang Obat dan Makanan. sehingga mampu mewujudkan Badan POM yang transparan dan informatif (PM-Oke).
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
