Bandung – BPOM gelar Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkornas) Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang bertema “Inovasi Pengawasan Intern untuk Akselerasi Pembangunan”, Kamis (30/5/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI L. Rizka Andalusia serta dihadiri oleh jajaran pimpinan BPOM lainnya, yaitu Plt. Inspektur Utama Elin Herlina, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II) Mohamad Kashuri, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Plt. Deputi III) Ema Setyawati, Inspektur I BPOM Adam P.W.A Wibowo, dan Inspektur II BPOM Yudianto.
Di samping itu, turut hadir pihak eksternal BPOM yang berasal dari beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya. Undangan eksternal yang hadir, yaitu anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia Maliki Heru Santosa, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sidi Purnomo, Plt. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sutarto, Inspektur III Itjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) La Ode Tarfin Jaya, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anis Anindya, dan Auditor Ahli Muda Itjen Kementerian PUPR, Fajar Indrawan.
Rakerkornas diselenggarakan sebagai forum diskusi untuk memberikan assurance dan consulting secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan BPOM. Selain itu, juga untuk merumuskan solusi terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dalam merespons permasalahan yang nyata terjadi di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi. Solusi ini diperlukan untuk menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, mendorong peran serta pegawai dan/atau mitra kerja, dan pelaksanaan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara optimal bagi mitra kerja dalam pengawasan intern BPOM.
“Saya mengapresiasi jajaran BPOM yang telah melakukan berbagai upaya pembangunan dan penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN). Saya meminta seluruh pegawai untuk berkomitmen “merdeka berintegritas”. Forum ini merupakan suatu momentum untuk menguatkan kembali komitmen tersebut,” ujar Plt. Kepala BPOM mengawali sambutannya kepada para peserta yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Utama/Pratama; Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Pranata Keuangan APBN; dan auditor internal Sistem Manajemen Terintegrasi di lingkungan BPOM.
Plt. Kepala BPOM menegaskan agar Inspektorat Utama sebagai penjaga marwah institusi diharapkan menjadi contoh baik bagi pegawai BPOM. Tidak hanya bertugas untuk melakukan audit, namun juga memberikan pendampingan, pembinaan, dan solusi kepada unit kerja/UPT, termasuk pada setiap program strategis BPOM. Selain itu, juga berperan memberikan peringatan dini dalam pencegahan korupsi untuk membangun fungsi pengawasan intern yang solid, kuat, dan bermanfaat optimal.
Dalam kegiatan tersebut, Elin Herlina turut menyampaikan bahwa paradigma Inspektorat Utama telah berubah dari watchdog menjadi layanan jasa assurance dan consulting. “Fungsi Inspektorat Utama yang semula sebagai quality assurance berganti menjadi trusted advisor (bekerja dengan data analytics) dan value driver (menjadi data modelling) yang objektif dan independen. Oleh karenanya, rencana peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Utama yang terukur dan berkelanjutan harus menjadi concern,” pesan Inspektur Utama BPOM kepada para peserta yang hadir.
“Rata-rata Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional 2023 adalah 71 dan BPOM masuk dalam kategori terjaga dengan skor 83,48” ujar Anis Anindya. Sementara itu, La Ode Tarfin Jaya juga menambahkan bahwa fungsi APIP dalam kegiatan assurance menuju consulting based adalah harus mampu melakukan consulting kepada unit agar unit memiliki kemampuan prediktif. Sementara menurut Sidi Purnomo, area of improvement yang bisa dilakukan oleh BPOM untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dalam 2 aspek, yaitu komponen dukungan pengawasan serta komponen aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan.
Rakerkornas yang berlangsung hingga 1 Juni 2024 ini berlanjut dengan kegiatan sharing dan diskusi antar-kementerian/lembaga yang hadir. Harapannya, dengan pengawasan intern yang andal, BPOM dapat membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BPOM meningkat. Oleh karena itu, BPOM senantiasa berkomitmen terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi untuk beradaptasi serta menjawab dinamika dan tantangan ke depan sesuai kebutuhan organisasi, serta percepatan/akselerasi pembangunan. (HM-Rizky)
