Jakarta – Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menghadiri kegiatan “Business Forum on Pharmaceutical and Medical Device Products”, Selasa (19/07/2022). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung terciptanya iklim investasi dan ekspor pada produksi obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan.
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan ini menghadirkan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin; Ketua Delegasi dari Ministry of Health and Prevention (MOHAP) United Arab Emirates (UAE), Dr. Amin Hussain Al-Ameeri; dan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan POM menjelaskan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang joint ventures yang berfokus pada produksi obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA). Pertemuan ini sekaligus bagian dari implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan POM dengan MOHAP di bidang obat dan vaksin.
“Dalam mendukung kemitraan ini, Badan POM telah memposisikan diri sebagai mitra otoritas regulasi yang andal dan berkualitas dengan MOHAP UAE,” ujar Penny K. Lukito.
Ia menjelaskan saat ini kredibilitas Badan POM telah mendapat pengakuan global dengan level maturitas 3 dan 4 dari skala 4 untuk 9 fungsi regulatori berdasarkan WHO Global Benchmarking Tool. Fungsi Marketing Authorization, Vigilance, Lab access, dan Lot release telah mencapai tingkat maturitas 4. Dengan hasil ini, Badan POM semakin dekat untuk masuk dalam WHO Listed Authority (WLA), setara dengan Stringent Regulatory Authority (SRA).
Sebagai otoritas Obat dan Makanan, Badan POM juga telah bergabung menjadi anggota PIC/S ke-41 pada Juli 2012. Tak hanya itu, laboratorium Badan POM juga mendapat Pre-Qualified (PQ) WHO untuk laboratorium pengujian obat kimia dan laboratorium pengujian produk biologi termasuk vaksin.
“Produk dari produsen lokal kami tidak hanya memenuhi permintaan nasional, tetapi juga memasok pasar luar negeri, bahkan di negara-negara ketat seperti Inggris dan negara-negara Eropa. Ini membuktikan bahwa industri Indonesia telah memenuhi standar internasional, termasuk sertifikasi PQ WHO yang diperlukan untuk mendukung berbagai Program PBB,” tambahnya kembali.
Sebelumnya, pertemuan bilateral Badan POM dengan Assistant Undersecretary of Public Health Policy & Licensing MOHAP telah berlangsung di tanggal 26 Agustus 2020, kedua Lembaga sepakat untuk membentuk MoU di bidang pengawasan obat dan vaksin. MoU Badan POM dengan MOHAP telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 di Abu Dhabi oleh Menteri Luar Negeri mewakili Badan POM dan Minister of MOHAP. Seremoni exchange MoU tersebut disaksikan oleh Presiden kedua negara.
“MoU tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam memfasilitasi kemudahan berbagi informasi regulasi obat dan vaksin, kolaborasi pengawasan pengembangan vaksin (termasuk vaksin COVID-19), program peningkatan kapasitas, dan memfasilitasi akses akan obat dan vaksin dari kedua negara,” tutup Kepala Badan POM.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pemerintah Republik Indonesia, Delegasi UAE, Kedutaan Besar UAE, dan perwakilan industri farmasi serta alat kesehatan. Selain delegasi dari MOHAP, 7 (tujuh) delegasi dari perusahaan farmasi PEA turut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. (HM-Devi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
