Penyerahan piagam penghargaan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada rapat kerja nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2 Oktober 2015. Tercatat sebanyak 62 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 50 Pemerintah Kota, dan 150 Pemerintah Kabupaten menerima penghargaan tersebut.
Rakernas kali ini dihadiri 903 pimpinan tinggi negara baik pusat maupun daerah. Pada kesempatan ini Badan POM menerima penghargaan WTP yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution kepada Kepala Badan POM, Roy Sparringa. Prestasi opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2014 sebelumnya diterima Badan POM dari Badan Pemeriksa Keuangan pada 16 Juni 2015. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras pimpinan dan seluruh jajaran Badan POM sebagai salah satu implementasi guna mewujudkan good governance di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Badan POM telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan Quality Management System (QMS), Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan Badan POM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.
Darmin Nasution dalam pidato pembukanya menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel adalah melalui penyusunan keuangan pemerintah yang berkualitas, handal, dan tepat waktu.
Nilai APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menuntut pengelolaan keuangan negara yang semakin tertib yang berorientasi pada hasil. Oleh karena itu dalam Rakernas tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk membangun semangat bersama guna merumuskan strategi dalam mencapai laporan keuangan dengan kualitas terbaik. Era Baru akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia menjadi sangat relevan diterapkan guna mewujudkan clean governance.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap Rakernas tersebut dapat mendorong kementerian atau lembaga (K/L) serta pemerintah pusat dan daerah menerapkan pelaporan keuangan berbasis akrual. Kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan dari 2008 ini mengangkat tema “Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Berbasis Akrual”. Dengan komitmen yang kuat pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah. HM-20
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
