Jakarta - Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, BPOM diberikan tugas dan peran strategis dalam rangka pengembangan kemandirian industri farmasi dalam negeri dan peningkatan ekspor obat Indonesia. “Hal ini mendasari pelaksanaan forum Diskusi Panel “Globalisasi dan Integrasi Ekonomi: Peluang dan Tantangan Produk Obat dan Makanan di Indonesia”, karena BPOM diharapkan mampu untuk memahami berbagai aspek perdagangan internasional”, ujar Kepala BPOM, Penny K. Lukito saat membuka forum diskusi di Hotel Ashley, Senin (19/2).
Indonesia saat ini telah memiliki perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara lain baik dalam kapasitas bilateral, regional maupun multilateral. Keikutsertaan ini menciptakan policy space bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi dan kebijakan. “Untuk itu melalui pemberian izin edar dan pelaksanaan pengawasan, BPOM tidak hanya harus mampu melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari potensi risiko obat dan makanan yang tidak aman, tidak berkhasiat dan tidak bermutu, tetapi harus juga mampu mengembangkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri”, lanjut Kepala BPOM yang menjadi narasumber dalam forum diskusi tersebut.
Selain Kepala BPOM, hadir Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya; Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perdagangan Perundingan Internasional Kementerian Perdagangan, Donna Gultom; Direktur Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Taufik Bawazier; dan Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Amalia Adininggar; Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman; GP Farmasi, Roy Lembong; dan pelaku usaha jamu, Irwan Hidayat sebagai penanggap diskusi.
Forum diskusi yang diikuti oleh pejabat struktural Eselon I dan II BPOM ini bertujuan agar setiap pejabat di BPOM memahami kebijakan makro ekonomi nasional dalam perencanaan pembangunan nasional dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi regulator BPOM. Selain juga memahami implikasi berbagai aspek aturan perdagangan internasional serta isu-isu terkait perjanjian perdagangan bebas, termasuk peran pendukung strategis terkait regulasi obat dan makanan. “Sesuai dengan amanah dari Presiden Republik Indonesia, BPOM harus mampu berperan aktif dalam pengembangan kemandirian industri farmasi dalam negeri sekaligus meningkatkan ekspor produk obat dan makanan Indonesia ke mancanegara”, tutup Kepala BPOM. (HM-Diyan)
Biro Humas dan DSP
