Jakarta - Kepala BPOM RI Taruna Ikrar hadir pada kegiatan Seminar Nasional Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang diselenggarakan pada Selasa (10/9/2024). Dalam kesempatan seminar tersebut, Kepala BPOM memberikan materi paparan mengenai ketahanan dan kesinambungan percepatan kemandirian bahan baku obat dan vaksin.
“Pengembangan obat dan vaksin membutuhkan tekad yang kuat. Modal utama bahan baku obat dan vaksin tidak sesederhana yang dibayangkan, tidak seperti bahan baku pangan yang mudah diproduksi,” ujar Taruna Ikrar dalam paparannya.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa diperlukan waktu yang lama untuk proses research and development hingga memperoleh ekstrak bahan aktif untuk pengembangan obat vaksin. Apabila suatu negara telah berhasil mengembangkan obat atau vaksin, tidak serta merta pula obat atau vaksin tersebut bisa langsung ditiru atau direproduksi di negara lain karena ada intellectual property right. Dengan demikian, BPOM sangat berhati-hati dalam memberikan persetujuan dan menerbitkan izin edar bagi produk obat dan vaksin.
Asas kehati-hatian yang dipegang oleh BPOM ini, menurut Taruna Ikrar, adalah demi melindungi masyarakat. “Dalam membuat regulasi obat dan makanan, ada responsibility besar yang BPOM emban di sana. BPOM bertanggung jawab mulai dari pre-market hingga post-market, meninjau keamanan, khasiat, dan mutu produk karena itu [obat dan vaksin] bermanifestasi langsung pada kesehatan dan hajat hidup orang banyak,” tukasnya lagi.
Selain Kepala BPOM, terdapat beberapa narasumber dari kementerian/lembaga terkait dan perwakilan pelaku usaha yang turut hadir. Narasumber yang memberikan paparan tersebut, yaitu Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan L. Rizka Andalusia; Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari; Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat Badan Riset dan Inovasi Nasional Masteria Yunovilsa Putra; Direktur Utama PT Bio Farma Shadiq Akasya; dan Ketua Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) F.X. Sudirman.
Emmy Suryandari dari Kementerian Perindustrian menjelaskan mengenai laju pertumbuhan industri farmasi yang perlu diiringi dengan perkembangan industri bahan baku obat. “Lebih dari 90% bahan baku yang digunakan industri farmasi nasional masih harus impor, terutama dari Tiongkok dan India. Pemerintah telah membuat berbagai inisiatif, seperti skema insentif dan kebijakan non-fiskal, bagi industri yang menggunakan bahan baku obat dalam negeri,” paparnya.
Selanjutnya, Masteria Yunovilsa Putra dari BRIN memaparkan mengenai 5 langkah kunci yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemandirian bahan baku obat dan vaksin. Langkah kunci tersebut, yaitu peningkatan produksi bahan baku dalam negeri, inovasi dan pengembangan teknologi, kerja sama antara sektor akademisi dan penelitian, insentif dan dukungan pemerintah, dan penguatan regulasi dan pengawasan.
Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya turut menjelaskan mengenai kontribusi industri farmasi dalam pengembangan obat dan vaksin di dalam negeri. Ia menuturkan pengalamannya dalam mengembangkan dan memproduksi Vaksin Indovac pada masa pandemi COVID-19. Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama Bio Farma dan Baylor College of Medicine yang diproduksi menggunakan 90% tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Untuk mendukung kemandirian, industri farmasi mengajukan usulan kepada pemerintah. “Kita bisa belajar dari China untuk mendukung industri farmasi dalam pengembangan kapasitas produksi agar mampu memproduksi bahan baku, produk antara, hingga produk jadi secara efisien,” tukas FX Sudirman.
Mengakhiri paparannya, Kepala BPOM kembali menegaskan komitmen BPOM dalam mendukung upaya kemandirian obat serta vaksin dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang optimal antara pentaheliks untuk mampu mewujudkan misi besar tersebut demi mendukung ketahanan kesehatan nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk impor. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
