Jakarta – BPOM memboyong penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Inovasi Terbaik Tahun 2024 kategori Lembaga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (8/10/2024). Dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik, BPOM berhasil meraih penghargaan pada setiap kategori/pemantauan.
Penghargaan yang pertama adalah 10 terbaik penerima penghargaan Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPPP) yang diterima unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya. Selanjutnya, Balai POM di Bengkulu menjadi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.
Untuk jenis kategori Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), BPOM berhasil memperoleh Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi untuk “Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur” dari BBPOM di Surabaya dan “Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman” dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Tak hanya itu, pada kategori/pemantauan ini, BPOM juga berhasil memperoleh Top Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi untuk “Gemilang Pro UMKM” dari BBPOM di Mataram, “Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+)” dari BPOM di Gorontalo, dan “Pepetin UMKM 7 in 1” dari BPOM di Kupang.
Saat menyampaikan arahannya pada pembukaan acara, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan, “pelayanan publik bukan hanya sekadar tugas administratif, melainkan juga manisfestasi dari nilai-nilai luhur pemerintah, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, pelayanan, dan seterusnya.” Azwar Anas kemudian menyampaikan 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang diamanatkan pemerintah, yaitu direct services (pelayanan langsung), mobile services (pelayanan bergerak), self-services (pelayanan mandiri), dan electronic services (Mal Pelayanan Publik/MPP digital).
“MPP digital ini targetnya adalah ada dampak. Jadi, MPP digital ini bentuk fisik pengintegrasian kemudian bentuk virtual pengintegrasian, namanya mall pelayanan publik digital,” ujar Menteri PANRB. Dengan adanya MPP Digital, diharapkan masyarakat cukup sekali melakukan input data, tidak lagi berulang-ulang. Keberadaan MPP semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi pelayanan. Inilah dampak MPP terhadap kemudahan berusaha.
Selain pemberian penghargaan pelayanan publik, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima juga dilaksanakan soft launching 22 MPP, penetapan MPP digital, dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Mengambil tema Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif, melalui Gebyar Pelayanan Prima ini, Kementerian PANRB mengajak setiap instansi pemerintah lingkup kementerian/lembaga/daerah agar dapat melakukan pembaruan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima.
BPOM sendiri telah berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan stakeholders lainnya dalam bidang pelayanan publik. Layanan publik unit pelaksana teknis (UPT BPOM) telah tergabung dengan 71 MPP dari 175 MPP. Layanan publik BPOM juga telah siap untuk tergabung dengan MPP Digital.
Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik, BPOM mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk pelaku usaha. Penghargaan dari Kementerian PANRB ini akan menjadi cambuk bagi BPOM untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
