Surakarta – BPOM menginisiasi penyelenggaraan Konvensi Nasional “Kemandirian Nasional dalam Penyediaan Bahan Baku Obat Bahan Alam sebagai Upaya Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk Obat Tradisional” di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (04/08/2022). Program ini ditujukan sebagai upaya mendorong peningkatan mutu dan daya saing obat tradisional nasional, serta mendukung kemandirian nasional terhadap penyediaan bahan baku obat bahan alam dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam sambutannya, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa jamu serta obat bahan alam berpotensi tinggi untuk dikembangkan seiring dengan besarnya minat masyarakat. Potensi ini sejalan dengan kecenderungan masyarakat menerapkan pola hidup back to nature, khususnya selama masa pandemi.
“Penjualan jamu dan obat herbal nasional di Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp23 triliun pada tahun 2025. Potensi ini sekaligus membuka peluang bagi jamu yang berorientasi ekspor agar bisa menjadi komoditi andalan di pasar global,” jelasnya.
Namun demikian, kenyataannya bahan baku alam yang dipakai untuk produksi obat bahan alam di Indonesia masih belum sepenuhnya dipasok dari dalam negeri. Kepala BPOM menyebutkan sekitar 25% bahan baku alam yang dipakai untuk obat bahan alam Indonesia merupakan bahan impor. Hal ini karena pasokan dari dalam negeri masih belum konsisten dalam memenuhi aspek standar/persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu serta kuantitasnya.
“Kondisi ini terjadi karena sebagian besar bahan baku berasal dari tumbuhan liar, belum massif dibudidayakan, dan masih adanya keterbatasan teknologi pengolahan,” tambahnya.
Oleh karena itu, BPOM bersinergi membangun program kemandirian nasional obat tradisional bersama 7 (tujuh) kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Badan Riset Inovasi Nasional. Selain itu, pemangku kepentingan lain juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini, yaitu pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat dan media.
Pada kesempatan kegiatan tersebut, Bupati Sukoharjo yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Agus Santosa memberikan kesan serta apresiasi terhadap jalannya acara BPOM dalam meningkatkan kemandirian bahan baku obat bahan alam dengan melangsungkan program ini di Sukoharjo.
“Semoga Kabupaten Sukoharjo ini menjadi titik awal perkembangan bahan baku alam di Indonesia. Saya yakin, dimulai dari Sukoharjo ini perkembangan kemandirian nasional terhadap penyediaan bahan baku obat bahan alam akan sangat pesat,” harap Agus Santosa dalam sambutannya.
Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Supplier Bahan Baku Obat Bahan Alam di Sukoharjo yang yang telah dilaksanakan pada 12 Juli 2022 lalu dan diikuti oleh 46 supplier dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman supplier terhadap persyaratan bahan baku obat bahan alam yang harus dipenuhi agar dapat menyediakan bahan baku bermutu bagi UMKM secara konsisten.
Kemudian, Focus Group Discussion (FGD) Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam berlangsung pada hari ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang kemandirian nasional penyediaan bahan baku obat bahan alam. Selain FGD, diselenggarakan juga Virtual Expo Ekstrak Obat Bahan Alam yang berlangsung sepekan pada 4 - 11 Agustus 2022. Virtual expo ini akan memfasilitasi kerja sama antara IEBA dan UMKM obat tradisional dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan ekstrak tanaman obat sebagai bahan baku obat tradisional yang berkualitas dan berdaya saing.
Selain 7 K/L dan pemangku kepentingan lain, BPOM turut menggandeng 17 (tujuh belas) IEBA untuk mendukung industri obat bahan alam. Dukungan IEBA ini dituangkan melalui penandatanganan komitmen dalam memberikan fasilitasi kepada UMKM obat tradisional.
“Penandatanganan komitmen merupakan wujud keberpihakan dan dukungan IEBA untuk penyediaan ekstrak bagi UMKM dalam proses produksinya. Dukungan yang diberikan oleh 17 IEBA di seluruh Indonesia ini diwujudkan melalui berbagai bentuk kemudahan kepada UMKM, seperti fleksibilitas jumlah pemesanan dan harga ekstrak yang relatif terjangkau,” jelas Kepala BPOM.
Kepala BPOM juga menuturkan bahwa terciptanya rangkaian program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat bahan alam, meningkatkan kapasitas pengadaan bahan baku obat bahan alam dalam negeri yang berkualitas dan murah secara berkesinambungan. Juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas UMKM obat tradisional dalam mendapatkan bahan baku bermutu, dan mengawal kapasitas IEBA untuk menyediakan bahan baku obat bahan alam sesuai standar dalam rangka mendukung penggunaan fitofarmaka pada pelayanan kesehatan formal.
Salah satu perwakilan pelaku usaha yang tergabung dalam IEBA, yaitu Direktur PT Konimex, Rachmadi Joesoef menyampaikan tanggapannya terkait program ini. “Kami dengan bangga mewakili IEBA menjad Bapak Angkat dari UMKM Jamu karena ini adalah satu langkah strategis nyata yang kita bisa lakukan, tidak hanya strategis untuk kami sebagai industri dan UMKM, tetapi juga strategis secara nasional yaitu mendukung kemandirian penyediaan ekstrak bahan alam.” ujarnya.
Kunjungan ke Salah Satu IEBA
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Solo, Kepala BPOM beserta jajaran melakukan kunjungan ke salah satu perwakilan IEBA, yaitu PT Konimex yang terletak di Desa Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo. BPOM mengapresiasi komitmen IEBA PT Konimex dalam menyediakan kebutuhan bahan baku obat bahan alam berkualitas di Indonesia secara konsisten. Sebagai salah satu IEBA terbesar di Indonesia, Kepala BPOM menyampaikan harapannya agar PT Konimex dapat terus meningkatkan jenis produk yang dibuat untuk menyerap potensi bahan alam Indonesia yang sangat besar dan memaksimalkan kapasitas sarana produksi untuk turut mendukung pemenuhan kebutuhan ekstrak bahan alam di seluruh Indonesia.
“Harapan kami, PT Konimex menjadi role model bagi IEBA lainnya, misalnya dengan membagikan best practices pengelolaan ekstrak bahan alam modern kepada IEBA lain, guna mendukung kemandirian penyediaan bahan baku obat herbal Indonesia dan percepatan pemulihan perekonomian nasional,” tambah Kepala BPOM. (HM-Devi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
