Jakarta – Jamu telah memperoleh status sebagai Warisan Budaya Dunia oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Untuk menjaga status tersebut, industri jamu perlu menjaga kualitas produk jamu agar terus dapat bersaing di kancah global. Hal itu menjadi latar belakang kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX yang digelar oleh Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan Obat Tradisional Indonesia pada Selasa (05/03/2024).
Sebagai warisan budaya dunia, jamu telah dan akan selalu menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. “Memperkenalkan dan menyosialisasikan konsumsi jamu sebagai gaya hidup masyarakat merupakan tantangan yang tidak mudah,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L Rizka Andalusia. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi pentaheliks antara pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media sangat penting dalam membentuk ekosistem yang mendukung peningkatan pemanfaatan jamu di masyarakat.
Untuk memastikan jamu aman dikonsumsi masyarakat, BPOM membuat berbagai terobosan supaya jamu tetap lestari. Salah satunya dengan menginisiasi penggalian informasi/jejak empiris kearifan lokal dalam rangka pelestarian Jamu Nusantara pada tahun 2021.
“Dari data yang dimiliki BPOM hingga 4 Maret 2024, 85% usaha mikro kecil (UMK) obat bahan alam (OBA) telah memiliki sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) bertahap. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah melalui pendampingan bagi pelaku UMK OBA serta kegiatan Naik Kelas UMK OBA Seluruh Indonesia (NUANSA) yang baru saja kami canangkan tahun ini,” lanjut Plt. Kepala BPOM.
Kapasitas industri jamu dalam memproduksi jamu yang berkualitas sangat diperlukan. Untuk itu, BPOM terus berupaya untuk mendorong industri obat tradisional agar terlibat dalam program Orang Tua Angkat (OTA). Saat ini, sebanyak 15 industri obat tradisional (IOT) telah menjadi OTA Jamu untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih lemah dengan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas serta bantuan peralatan produksi bagi UMKM jamu.
Sejalan dengan penjelasan BPOM, Kementerian Kesehatan juga menekankan komitmennya sebagai pemerintah dalam melakukan berbagai inovasi regulasi yang mendorong pengembangan jamu. “Kementerian Kesehatan turut memprioritaskan bahan alam dalam agenda transformasi sistem kesehatan pilar transformasi layanan primer dan pilar sistem ketahanan kesehatan,” ujar Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan temulawak sebagai tanaman obat Indonesia unggulan.
Di samping peran pemerintah, peran asosiasi tidak kalah penting untuk menjaga kolaborasi antar-industri jamu. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) GP JAMU, Dwi Ranny Pertiwi Zarman menjelaskan bahwa Munas merupakan forum untuk mengevaluasi dan melakukan introspeksi terhadap langkah-langkah dalam fungsi konsolidasi dan pengayoman para anggota GP Jamu.
“Sebagai bagian dari industri jamu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan, mengembangkan, dan memasyarakatkan kekayaan budaya nenek moyang kita,” ujar Ketua Umum DPP GP JAMU. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
