Semarang – BPOM menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema “Mendukung Pertumbuhan Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Selasa–Kamis (26–28 Maret 2024). Kegiatan ini merupakan forum konsolidasi mengenai kontribusi BPOM dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis BPOM tahun 2025–2029.
Kegiatan hari pertama dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia yang memaparkan arah pembangunan obat dan makanan dalam RPJMN 2025–2029 di bidang kesehatan. “Arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan untuk memastikan akses kesehatan untuk semua dengan meningkatkan upaya kesehatan, yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat. Selain itu, didukung melalui pemerataan kapasitas sistem kesehatan berkualitas di seluruh wilayah,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM telah menentukan arah kebijakan untuk tahun 2025. Terkait produk obat dan makanan, BPOM akan memperkuat pengawasan pre- dan post-market dengan mendorong inovasi dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga akan memperkuat penindakan kejahatan obat dan makanan dalam mencegah peredaran obat dan makanan ilegal yang berdampak pada peningkatan daya saing produk obat dan makanan.
Bagi pelaku usaha, BPOM akan meningkatkan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha dengan keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas layanan publik obat dan makanan. Sedangkan bagi masyarakat, BPOM akan terus meningkatkan kesadaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan.
Di hari pertama hadir beberapa narasumber dari beberapa kementerian/lembaga. Narasumber tersebut antara lain Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB), Andi Rahadian; Perencana Ahli Muda Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), Muhammad Zaki Firdaus; Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang Kesehatan Kementerian Keuangan, Ahmad Irsan A. Moeis; Kepala Seksi Anggaran Bidang Kesehatan III Kementerian Keuangan, Iwan Noor Hidayat; Analis Kebijakan Ahli Madya Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rendy Jaya Laksamana; Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan, Agusdini Banun Saptaningsih; serta Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan, Agus Triwinarto.
Pada hari kedua, narasumber yang hadir adalah Analis Kebijakan Ahli Madya pada Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Taufiq Hidayanto Setiawan. Beliau membahas mengenai arah kebijakan peningkatan kualitas layanan mal pelayanan publik (MPP) menuju transformasi MPP digital.
Merangkum rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada rakernas tahun ini, Plt. Kepala BPOM menekankan perlunya inovasi dalam rangka penyempurnaan bisnis proses, serta percepatan pelaksanaan kinerja BPOM yang mampu memberikan dampak positif dan nyata di masyarakat. “Rakernas BPOM diharapkan dapat mengonsolidasikan gerak bersama dalam perumusan kebijakan yang berkualitas untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat,” tutupnya. (HM-Maulvi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
