Denpasar - Mengakhiri momentum Rapat Evaluasi Nasional (REN) pengawasan obat dan makanan tahun 2018, BPOM memanfaatkannya dengan pengukuhan kerjasama pengawasan obat dan makanan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito dan Bupati Bayuwangi, Abdullah Azwar Anas menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Jumat (30/11).
Dalam sambutannya Kepala BPOM menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di lapangan. “Untuk itu, perlu dibangun kemitraan dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sama dengan BPOM untuk perlindungan bangsa, negara, dan masyarakat,” tutur Penny K. Lukito.
Lebih lanjut Kepala BPOM mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mendukung realisasi penguatan pengawasan obat dan makanan. Penguatan pengawasan obat dan makanan tidak hanya ditujukan untuk perlindungan masyarakat tetapi juga sekaligus untuk peningkatan daya saing bangsa. "Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan sangat membantu tugas pengawasan BPOM serta bersama-sama mewujudkan Negara Hadir di tengah masyarakat," ucapnya.
Sinergi BPOM dengan Kabupaten Banyuwangi untuk membangun jejaring, kemitraan, dan koordinasi dalam bidang pengawasan obat dan makanan memiliki ruang lingkup meliputi pengawasan obat dan makanan terpadu, peningkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan jejaring keamanan pangan terpadu, pembinaan dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan, serta integrasi data dan informasi dalam rangka percepatan perizinan di bidang obat dan makanan.
“Ada satu ruang lingkup khusus tentang kesepakatan bersama dengan Kabupaten Banyuwangi yang belum diterapkan di daerah lain yaitu integrasi data dan informasi layanan BPOM melalui Mal Pelayanan Publik BPOM RI,” ungkap Penny K. Lukito. Pelayanan yang diberikan BPOM berupa layanan informasi terkait obat dan makanan, konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi menyambut baik kerjasama pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Pada kesempatan ini, Azwar Anas juga berbagi pengalaman dalam kegiatan Capacity Building yang diikuti oleh pejabat struktural eselon 1 dan 2, Kepala Balai Besar/Balai POM, serta Kepala Kantor POM Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Menurutnya strategi kepemimpinan menjadi kunci dalam membangun dan menggerakkan birokrasi sekaligus berkolaborasi bersama masyarakat.
Untuk itu pertama perlu ditanamkan kebanggaan terhadap organisasi agar memiliki semangat memberikan yang terbaik. Selain itu perlu dukungan publik dalam penetapan kebijakan. "Penetapan program kebijakan harus pro rakyat yang dapat menjangkau sampai ke pelosok desa. Tetapkan skala prioritas pembangunan pada suatu sektor yang dapat mengungkit sektor lain. Berikan stimulus sesuai kondisi dan potensi yang ada sehingga mereka mau ikut berpartisipasi membangun daerahnya," jelasnya memotivasi.
Selain itu, menurutnya inovasi menjadi penting dengan menggandeng pihak swasta. Setelah itu survei dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang diambil tepat atau tidak. Setiap kegiatan program berbasis survei dan data tepat sasaran sehingga dapat merumuskan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah. Dengan kreativitas ini, Pemkab Banyuwangi berhasil mengadakan 77 kegiatan tanpa Event Organizer, melainkan melibatkan masyarakat untuk mendorong kreativitas dalam seni dan olahraga," tutup Bupati yang tengah mempromosikan Eco Tourism di Bayuwangi. (HM-Cata)
Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan
