Jakarta – BPOM menggelar Simposium Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan pada Rabu (9/10/2024). Dalam simposium tersebut, BPOM menekankan pentingnya jejaring laboratorium yang kuat di seluruh Indonesia untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat serta makanan.
"Prinsip dari ide ini adalah memastikan bahwa semua laboratorium BPOM, yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, terhubung dengan baik dan beroperasi sesuai dengan standar internasional," ujar Kepala BPOM RI Taruna Ikrar yang hadir secara langsung mengawal pembukaan simposium pada hari ini.
Taruna Ikrar memaparkan bahwa BPOM memiliki 80 laboratorium, yang terdiri dari 76 laboratorium di unit pelaksana teknis (UPT) dan 4 laboratorium di pusat. Laboratorium BPOM ini hadir dengan tingkatan (tiers) yang beragam berdasarkan kelengkapan sarana prasarana dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengujian. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau Laboratorium BPOM di pusat memiliki tingkatan tertinggi (tingkat 5). Tingkat 4 merupakan 7 laboratorium regional yang mengoordinasikan UPT BPOM dalam region, tingkat 3 untuk laboratorium di tingkat Balai Besar/Balai POM di provinsi, tingkat 2 untuk laboratorium di kabupaten/kota, dan tingkat 1 untuk laboratorium di Loka POM.
“Dengan keberadaan laboratorium ini, BPOM berkomitmen untuk mengembangkan jejaring laboratorium yang berbasis digital dan berkelanjutan. Ke depan, BPOM ingin menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, termasuk Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan perguruan tinggi untuk memperkuat jejaring ini,” tutut Taruna Ikrar lagi.
Peluncuran Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan ini juga membawa visi untuk membawa laboratorium BPOM menuju maturitas level 4 dan berusaha menjadi yang ke-31 di dunia untuk mendapatkan akreditasi WHO Listed Authority (WLA). Akreditasi ini nantinya dapat berdampak positif pada kualitas layanan laboratorium BPOM yang semakin tepercaya, jaminan akan keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan yang diawasi oleh BPOM. Hal ini juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dengan terjadinya peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Selain itu, BPOM juga berfokus pada pengembangan advanced therapy medicinal products (ATMPs), yang merupakan terapi berbasis sel, rekayasa genetik, dan jaringan. Di seluruh dunia, ada 32 produk ATMP yang telah disetujui oleh FDA, tetapi belum ada satupun ATMP yang terdaftar di Indonesia karena masih dalam tahap pengembangan. Untuk mendukung pengembangan ATMP dalam negeri, ada 42 laboratorium yang siap untuk menangani pengembangan tersebut. Dari sisi regulasi, BPOM juga berencana untuk melibatkan para ahli dan stakeholder untuk merumuskan regulasi mengenai pengembangan ATMP di Indonesia.
"Kita bersyukur bahwa di Indonesia, 4 perusahaan telah mendapatkan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP) untuk mengembangkan ATMP, yaitu Kalbe Group, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Prodia, dan PT Daewoong Biologics Indonesia. Harapannya, jumlah ini terus bisa bertambah," ungkap Taruna Ikrar.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan L. Rizka Andalusia yang turut hadir dalam kesempatan ini juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan riset dan pengujian klinis produk biologi dan ATMP. Dalam hal ini, rumah sakit yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan akan difungsikan sebagai pusat uji klinis untuk memfasilitasi pengembangan teknologi kefarmasian.
Pada hari ini, BPOM juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan 4 mitra strategis, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia E-commerce Association (idEA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kerja sama yang disepakati adalah untuk tujuan memperkuat pengawasan obat dan makanan di seluruh lini, termasuk dalam perdagangan elektronik.
BPOM mengakui bahwa pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Dengan semangat kolaborasi, BPOM berharap kegiatan ini dapat memfasilitasi diskusi produktif dalam memperkuat pengujian obat, terutama yang mendukung pengembangan ATMP, untuk mendukung pengawasan yang semakin efektif. (HM-Hendriq)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
