Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmennya dalam memanfaatkan teknologi informasi, khususnya big data, untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Webinar Internasional bertajuk "The Importance of Big Data in Health for National Resilience Strategies" yang diselenggarakan oleh Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) secara daring pada Kamis (20/2/2025).
Dalam paparannya, Taruna Ikrar menekankan bahwa BPOM telah menerbitkan 12 regulasi terkait big data guna memperkuat sistem pengawasan. "Aspek penting dalam implementasi big data di BPOM mencakup sumber daya manusia, kebijakan, dan sistem. BPOM berperan dalam menjamin keamanan obat serta mendukung kemandirian obat di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa sistem BPOM mencakup berbagai tahapan pengawasan, mulai dari penelitian dan pengembangan, persetujuan uji klinik, sertifikasi good manufacturing practices (GMP), izin edar, sertifikasi distributor, hingga pengawasan post-market. "BPOM telah membangun infrastruktur data yang didukung oleh Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang terhubung melalui virtual private network (VPN) ke Pusat Data Nasional (PDN)," tambahnya.
Taruna Ikrar juga memaparkan bahwa BPOM telah mengembangkan berbagai inovasi digital seperti BPOM Mobile, yang memungkinkan masyarakat mengecek legalitas produk obat dan makanan serta melaporkan dugaan produk palsu. Selain itu, terdapat Peta WebGIS BPOM yang menyediakan informasi geospasial terkait regulasi dan kewenangan BPOM di seluruh wilayah Indonesia.
"Sistem big data ini sangat penting dalam menjamin kualitas dan interoperabilitas data dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan sistem ini, BPOM dapat melakukan visualisasi data secara komprehensif dan meningkatkan efektivitas pengawasan," jelasnya lagi.
Selain itu, BPOM juga melakukan patroli siber untuk mendeteksi dan merekomendasikan takedown konten obat dan makanan ilegal yang memiliki nilai ekonomi mencapai Rp32,24 triliun. "Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengintegrasikan data guna memperkuat sistem kesehatan nasional," ungkap Taruna Ikrar.
Dalam kesempatan yang sama, epidemiolog dari Griffith University Dr. Dicky Budiman menyoroti pentingnya sistem data yang akurat dan real-time dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional. "Ketahanan kesehatan suatu negara bergantung pada bagaimana sistem kesehatan mampu mengintegrasikan data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat," ujarnya.
Dicky Budiman juga menyoroti tantangan dalam penerapan big data, seperti keamanan data dan kesenjangan infrastruktur digital. "Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada 2021 menjadi pengingat pentingnya regulasi perlindungan data yang ketat dan sistem enkripsi yang kuat," tegasnya.
Sementara itu, Ali Selamat dari Universiti Teknologi Malaysia menekankan peran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. "Big data dan AI dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, deteksi dini penyakit, pemantauan pasien, serta alokasi sumber daya yang lebih baik," jelasnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan AI harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.
Wakil Rektor UICI Bidang Research & Development dan Digital Advancement Prof. Jaswar Koto turut menjelaskan peran International Classification of Diseases (ICD) dalam dunia medis. "ICD memberikan bahasa yang seragam dalam pencatatan data kesehatan global, tetapi penggunaannya masih memiliki tantangan besar karena kompleksitas kode yang harus dikelola secara manual," ungkapnya. Untuk itu, ia menilai bahwa kecerdasan buatan, termasuk generative artificial intelligence (Gen-AI), dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis medis.
Melalui penerapan big data dan ekosistem pengawasan obat serta makanan berbasis digital, BPOM menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan mengintegrasikan teknologi seperti analitik, machine learning, dan data science, BPOM memastikan bahwa sistem pengawasan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
