BPOM Raih Predikat Sangat Baik dalam Tingkat Kematangan SPBE di Lingkungan Kementerian/Lembaga

27-05-2024 Kerjasama dan Humas Dilihat 543 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta - BPOM berhasil meraih prestasi gemilang dalam tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada evaluasi terbaru yang dilakukan di lingkungan kementerian/lembaga, BPOM mendapatkan nilai Tingkat Kematangan SPBE indeks sebesar 4,08 dengan predikat "Sangat Baik".

Melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), hasil yang diperoleh BPOM ini menunjukkan komitmen dan kualitas pelayanan yang tinggi dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Keberhasilan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan terpercaya.

Hasil capaian tersebut diumumkan pada Digital Government Award, bersamaan dengan perhelatan SPBE Summit 2024 yang digelar di Istana Negara pada Senin (27/05/2024). Kegiatan yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut diselenggarakan dalam rangka peluncuran GovTech Indonesia yang bernama INA Digital. INA Digital merupakan penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia yang berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan efisien.

GovTech Nasional merupakan elemen penting untuk akselerasi transformasi digital Indonesia. Kehadiran GovTech Indonesia diharapkan dapat menjadi motor peningkatan kapabilitas digital pemerintahan yang selanjutnya tentu perlu diperkuat secara berkelanjutan, disertai dengan tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memaparkan mengenai pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi di lingkup pemerintah, dari tingkat pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.

“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” ujar Presiden Jokowi.

Di tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/kembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian. Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasarkan kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya.

Tingkat kematangan SPBE yang telah diraih BPOM saat ini diharapkan juga dapat turut andil dalam mendorong akselerasi transformasi digital Indonesia. Tujuan utama lainnya adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan publik BPOM oleh seluruh masyarakat. Selain itu, capaian ini diharapkan menjadi teladan dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan kementerian/lembaga lainnya di Indonesia. (HM-Rahardi)

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Foto: (Humas Setkab/Oji)(Humas KEMENPANRB - Humas KEMENBUMN)

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana