Jakarta – Memperingati Pekan Antimikroba Sedunia atau The World Antimicrobial Resistance (AMR) Awareness Week (WAAW) Tahun 2023, BPOM menggelar Talkshow Pengendalian Resistensi Antimikroba, Selasa (22/11/23). Bertajuk Ngobrol Asik Antibiotik, tema yang diangkat pada talkshow ini adalah ‘Lindungi Diri, Lindungi Lingkungan, Buang Antibiotik dengan Benar!’.
Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala BPOM RI, Lucia Rizka Andalusia. Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPOM menjelaskan bahwa resistensi antimikroba menjadi salah satu ancaman terberat dalam kesehatan dan pembangunan global. Indonesia termasuk 5 (lima) negara yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan persentase penggunaan antimikroba pada 2030, sejalan dengan prevalensi resistensi antimikroba di Indonesia yang relatif meningkat.
Resistensi antimikroba merupakan kondisi yang terjadi ketika mikroba mengalami perubahan seiring waktu dan tidak lagi merespons pengobatan menggunakan antimikroba. Hal ini berimplikasi pada infeksi yang menjadi lebih sulit diobati, bahkan dapat menyebabkan kematian pasien. Resistensi antimikroba saat ini hampir tidak mungkin dihindari, namun dapat dikendalikan dan dimitigasi.
“Salah satu penyebab resistensi antimikroba adalah penyerahan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian secara bebas,” jelas Plt. Kepala BPOM.
Praktik penyerahan antibiotik yang tidak sesuai tersebut kemudian mengakibatkan penggunaan antibiotik yang berlebihan (overuse), tidak tepat indikasi, dan tidak tepat dosis (misuse). Hasil pengawasan BPOM pada sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar), BPOM menemukan 79,57% Saryanfar pada 2021 dan 75,49% Saryanfar pada 2022 melakukan penyerahan antimikroba, khususnya antibiotik, kepada pasien tanpa resep dokter.
“Kondisi ini memerlukan intervensi, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun pengawasan distribusi antibiotik lebih ketat di Saryanfar,” lanjutnya.
Dalam mengatasi hal ini, BPOM menjadi salah satu anggota dalam Gugus Tugas Pengendalian Resistensi Antimikroba. Sesuai tugas dan fungsinya, BPOM melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan antimikroba, khususnya pada manusia. Pengawalan BPOM yaitu melalui pemantauan dan evaluasi registrasi obat antimikroba, penguatan kebijakan melalui penyusunan pedoman, pelaksanaan kajian dan surveilans, intensifikasi pengawasan pengelolaan antimikroba di fasilitas pelayanan kefarmasian, sampling dan pengujian antimikroba. serta pemantauan dan pendataan laporan efek samping obat (ESO) yang berkaitan dengan penggunaan antimikroba.
Selain itu, untuk mengantisipasi penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada hewan, BPOM juga telah melaksanakan pemeriksaan bersama (joint inspection) dengan kementerian/lembaga terkait. Upaya tersebut direplikasi oleh setiap unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia agar pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia dapat lebih optimal.
Penyelenggaraan talkshow ini berperan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pengendalian resistensi antimikroba. Peserta diberikan wawasan tentang cara menggunakan antibiotik secara bijak, mendapatkan antibiotik dari sumber yang benar, dan mengelola sampah antibiotik secara cerdas.
Kegiatan ini turut mengundang berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, organisasi profesi, dan pelaku usaha. Talkshow juga diisi dengan materi komprehensif dari para pakar di bidangnya, yaitu Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Togi Junice Hutadjulu; Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto; dan influencer kesehatan sekaligus pemilik platform digital Tentang Anak, dr. Mesty Ariotedjo.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto menjelaskan tentang tantangan dan pengendalian antimikroba secara global. Ia menerangkan bahwa saat ini tantangan yang dihadapi adalah tata kelola antimikroba di Indonesia yang masih belum benar dan penggunaan antibiotik yang belum sesuai dengan peruntukannya. Ia beranggapan bahwa perlu adanya surveilans terhadap pelaksanaan rencana aksi penanggulangan.
Di sisi lain, dr. Mesty Ariotedjo turut menggambarkan pengalamannya saat menangani pasien di RSCM akibat resistensi antimikroba. “Ini adalah urgensi yang harus diangkat ke masyarakat karena belum banyak yang tahu bahwa secara global, 1,1 juta kematian itu terjadi karena resistensi antimikroba,” ungkapnya.
Dalam sesi talkshow, Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Togi J. Hutadjulu mengutarakan alasan BPOM mengangkat topik resistensi antimikroba. “Hampir setiap individu memiliki pengalaman yang bersinggungan dengan antibiotik, sehingga semua elemen masyarakat harus memiliki awareness agar risiko resistensi tersebut tidak terjadi pada kita dan keluarga/lingkungan,” ujarnya.
Selain talkshow, hari ini juga dilakukan pencanangan Aksi Bersama Cegah Resistensi Antimikroba yang dimaksudkan untuk mengajak seluruh pihak memiliki peran yang sama dalam mengampanyekan aksi ini kepada masyarakat luas. Generasi muda menjadi sasaran dengan harapan dapat menjadi agen perubahan dalam menularkan informasi dan afirmasi terkait resistensi antimikroba dengan pemanfaatan teknologi/media sosial di Indonesia. Selanjutnya, dilakukan pula penyerahan materi edukasi secara simbolis kepada perwakilan generasi muda sebagai perwujudan komitmen dalam mengedukasi masyarakat dan aksi nyata para pemuda.
“Kita berpacu dengan waktu untuk mengendalikan resistensi antimikroba agar tidak berkembang menjadi ancaman bagi generasi mendatang,” tukas Plt. Kepala BPOM. Ia berpesan agar masyarakat bersama-sama mengubah perilaku dalam penggunaan antimikroba untuk meminimalisir dampak buruk dari resistensi antimikroba ke depannya.
“Perubahan perilaku dan budaya masyarakat bukan sebuah kemustahilan, asalkan bersama-sama mengupayakannya sesuai kapasitas masing-masing, termasuk melalui talkshow ini,” pungkas Plt. Kepala BPOM. (HM-Devi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
