Jakarta – BPOM menyelenggarakan serangkaian kegiatan paralel berupa seminar dan focus group discussion (FGD) untuk memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day (WFSD) 2024. Berbagai kegiatan tersebut diselenggarakan untuk semakin memperkuat dan mendukung tercapainya tujuan peringatan WFSD tahun ini, yaitu Siaga Hadapi Ketidakpastian (Prepare for The Unexpected).
Kegiatan pertama yang diselenggarakan adalah seminar dan konsultasi publik dengan tema “Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Dalam Pengawasan Pre-Market Pangan Olahan” pada Kamis (4/7/2024). Bertempat di Manhattan Hotel Jakarta, seminar dan konsultasi publik tersebut terlaksana atas kerja sama BPOM dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Topik ini diangkat dengan pertimbangan bahwa saat ini, pemanfaatan kecerdasan buatan dapat menjadi alat bantu dalam memperingan aktivitas atau tugas, termasuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pangan olahan sebelum beredar di pasaran. BPOM terbuka dengan kehadiran teknologi tersebut dan telah melakukan kajian mengenai kesiapan pengembangan kecerdasan buatan untuk pendaftaran pangan olahan sejak tahun 2023.
Menurut Direktur Registrasi Pangan Olahan BPOM Sintia Ramadhani, pengawasan pangan olahan sebelum beredar dilakukan melalui proses registrasi yang memerlukan teknologi yang cepat, akurat, dan tepat. Pemanfaatan teknologi ini diperlukan dalam screening untuk memudahkan penelusuran kembali, jika ditemukan penyimpangan pada mutu dan keamanan pangan.
Mendukung pernyataan tersebut, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) Cahyono Tri Birowo melalui keynote speech-nya menyebut bahwa BPOM berpeluang besar mengadopsi kecerdasan buatan karena telah memiliki modal indeks SPBE 4,08 dengan predikat “Sangat Baik”. Adopsi kecerdasan buatan dapat mengakselerasi transformasi digital BPOM dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Joko WIdodo dalam SPBE Summit 2024 bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan kemudahan urusan masyarakat,” paparnya.
Sementara peneliti Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN sekaligus Ketua Tim Peneliti Riset Kolaborasi BPOM-BRIN Bahtiar Rifa’i menyebut kesiapan BPOM untuk mengadopsi kecerdasan buatan untuk e-Reg RBA berada pada level Potensial (2) dari 4 skala kesiapan. Pada sesi presentasi panel, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Obat dan makanan BPOM A. Indra Jaya menjelaskan tentang penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) dan digitalisasi proses pendaftaran pada 66 layanan perizinan BPOM. Analis Senior Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Jarot UW Susanto menjelaskan peranan kantor-kantor perwakilan BI di daerah dalam menyiapkan UMKM untuk memenuhi izin edar.
Selanjutnya, Food and Agriculture Organization (FAO) Representative untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menjelaskan peran kecerdasan buatan untuk mengantisipasi kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan logam berat pada pangan. Akademisi dari Griffith University Dian Tjondronegoro dan akademisi dari Southampton University Nunung Nurul ikut berbagi mengenai perkembangan penggunaan AI untuk teknologi pengawasan post-market pangan dan pentingnya pendekatan ekosistem agar kecerdasan buatan dapat bekerja bersama manusia.
Pada rangkaian kegiatan peringatan WFSD lainnya, BPOM juga mengajak para pakar untuk berdiskusi dan memberi masukan pada FGD mengenai Pedoman Penanganan Kedaruratan Keamanan Pangan. FGD ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Pemerhati Pangan sekaligus Kepala BPOM periode 2013–2016 Roy Sparringa, akademisi dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Purwiyatno Hariyadi, dan Plh. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Neny Yuliza.
Pembahasan dalam FGD ini menyoroti tentang tiga unsur penting dalam prosedur tanggap darurat keamanan pangan, yaitu sistem kewaspadaan dini, sistem penanganan kedaruratan lintas instansi, dan komunikasi risiko penanganan kedaruratan keamanan pangan. Selain juga pentingnya memperkuat sistem keamanan pangan terpadu melalui jejaring yang dibangun di tingkat pusat maupun daerah, misalnya melalui jejaring intelijen pangan, jejaring promosi keamanan pangan, dan jejaring pengawasan pangan.
Kegiatan ketiga dalam rangkaian kegiatan ini yaitu Sarasehan Pentingnya Hari Keamanan Pangan Nasional. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Dedi Fardiaz. Ia menjelaskan beberapa argumen tentang pentingnya Hari Keamanan Pangan Sedunia dan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan keamanan pangan.
“Pemerintah dapat mengembangkan serta memperbaharui rencana tanggap darurat dan meningkatkan kapasitas pengawasannya. Konsumen perlu mengetahui cara melapor dan cara bertindak, jika dihadapkan pada kondisi darurat [keamanan pangan]. Industri pangan olahan dapat memperbaiki rencana manajemen keamanan pangannya. Dengan demikian, 3 pihak tersebut dapat memperkuat sistem keamanan pangan di Indonesia,” tukasnya. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
