Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan pejabat fungsional utama di lingkungan BPOM Pusat hadir pada diskusi bersama Ignasius Jonan pada Rabu (21/8/2024). Kegiatan bertajuk Diskusi Strategi Kepemimpinan dan Manajemen SDM dalam Kerangka Implementasi Ekonomi Sirkular ini merupakan pertemuan kedua dari series leadership dialogue yang sebelumnya telah diselenggarakan pada April 2024.
Diskusi hari ini berlangsung dalam format semi-informal dipandu oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Syamsidar Thamrin, sebagai moderator. Para peserta yang hadir berdiskusi santai dengan Ignasius Jonan sebagai narasumber yang berbagi pengetahuan dan pengalaman selama 5 tahun periode masa kerjanya sebagai pimpinan perubahan di PT Kereta Api Indonesia yang berdampak nyata terhadap peningkatan berkelanjutan layanan perkeretaapian hingga hari ini.
Topik yang didiskusikan pada hari ini terkait strategi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia (SDM), khususnya yang dikaitkan dengan implementasi dari ekonomi sirkulasi. Kepala BPOM mengapresiasi kegiatan pada hari ini. Menurutnya hal ini penting untuk memperkaya wawasan dari pimpinan BPOM agar dapat menunjukkan praktik leadership yang efektif.
“Dalam konteks kepemimpinan, saya juga mengembangkan apa yang disebut dengan neuro-leadership karena saya pembina neurosains. Jadi, core-nya neuro-leadership adalah kepemimpinan berbasis otak yang sehat, sehat secara organik dan tentu juga fungsinya baik. Tentu akan diperkaya lewat forum diskusi hari ini, dengan materi dari Pak Jonan tentang manajerial yang baik,” ujar Taruna Ikrar.
Ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meminimalisasi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya. Dalam konteks industri obat dan makanan, sistem ini sangat relevan karena memastikan semua pihak yang menerapkan konsep ini untuk menjaga keberlangsungan hidup makhluk di bumi.
Faktor strategis dan kunci dari keberhasilan implementasi ekonomi sirkular tersebut adalah adanya kepemimpinan dan manajemen SDM yang baik. Implementasi ini menjadi hal penting yang perlu diupayakan, terutama bagi BPOM yang memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi melalui kebijakan dan regulasi yang dihasilkan di bidang pengawasan obat dan makanan.
“Sebagai lembaga pelayanan publik, setiap izin atau kebijakan yang dikeluarkan BPOM harus mengutamakan kepentingan rakyat sebagai konsumen,” tutur Ignasius Jonan.
Lebih lanjut, Ignasius Jonan menyebut bahwa untuk bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam bisnis proses BPOM, maka harus dimulai dari pribadi pegawainya terlebih dahulu. “Kalau ditanya soal ekonomi sirkular harus mulai dari mana, jawabannya adalah we have to start from ourselves, from our attitude. Kalau bicara soal BPOM, jadi mulai dari semua kegiatan yang dilakukan BPOM. Bisa didorong agar nantinya BPOM jadi lead institusi untuk mendorong industri obat dan makanan untuk ikut menerapkan ekonomi sirkular,” paparnya.
Ignasius Jonan juga menekankan pentingnya perubahan paradigma bagi setiap pimpinan dan jajaran BPOM untuk dapat mengakselerasi perubahan positif dan inovatif dalam membangun kepemimpinan dan menjalankan praktik manajemen SDM pengawasan obat dan makanan dalam kerangka ekonomi sirkular. Hal ini ditanggapi positif oleh Taruna Ikrar yang kembali mengingatkan bahwa sebagai institusi pelayanan publik, maka BPOM harus menjalankan bisnis prosesnya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
“Kita punya fasilitas, soft skill, dan hard skill. Paradigma kita harus diubah, bisa lewat shock culture atau melakukan perubahaan kebiasaan, fokus pada apa yang BPOM perlu lakukan untuk membangun lembaga ini untuk membuatnya menjadi lebih baik dari hari kemarin,” tukas Taruna Ikrar.
Diskusi berlanjut dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber Ignasius Jonan dan Kepala BPOM. Melalui kegiatan hari ini, diharapkan menghasilkan output yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan untuk integrasi strategi SDM dalam kerangka ekonomi sirkular di BPOM maupun dalam kebijakan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
