Jakarta - Inpres 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan menginstruksikan BPOM untuk memfasilitasi pengembangan obat, termasuk obat bahan alam, dalam rangka mendukung akses dan ketersediaan obat untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional. Terkait hal tersebut, BPOM menyelenggarakan pertemuan dengan Ketua dan Anggota Bidang Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, Perwakilan Kementerian/Lembaga , Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perwakilan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Perwakilan Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Perwakilan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, Perwakilan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Indonesia (GP Jamu), Jumat (14/12) di Jakarta.
Sampai saat ini baru 21 produk fitofarmaka terdaftar di BPOM. "Kita perlu melakukan upaya bersama untuk percepatan pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka. Kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti dalam upaya pengembangan fitofarmaka dari hulu ke hilir sangat diperlukan," ujar Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito saat memimpin pertemuan.
Untuk itulah, BPOM mendorong dan memfasilitasi industri fitofarmaka untuk mengembangkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Seiring penerapan Jaminan Kesehatan Nasional, kebutuhan obat semakin besar sehingga diperlukan terobosan dan alternatif tidak hanya obat produk kimia tetapi juga produk herbal
Pertemuan ini membahas prosedur tentang pembuatan fitofarmaka agar manfaatnya dapat diterima dengan baik dari segi pengusaha hingga dokter agar dapat digunakan dalam fasilitas kesehatan masyarakat.
Dari tanaman asli dan sumber daya hayati sendiri di Indonesia cukup banyak yang dapat digunakan untuk fitofarmaka. Karena itu Konsorsium ini dibentuk untuk membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian menjadi fitofarmaka dengan sinergi peran peneliti, industri, dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah.
Keberhasilan konsorsium ini tentunya memerlukan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, terutama ketua-ketua bidang konsorsium. Dukungan penuh serta suasana yang kondusif diharapkan akan meningkatkan hasil penelitian sehingga hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian tersebut dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. (HM-Faisal)
Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan
