E-Goverment Award 2008 (Connected Goverment To Improve Public Services Performance)

Badan POM mendapatkan penghargaan "E-Goverment Award 2008" terbaik pertama kategori Lembaga Pemerintah Non Departemen. E-Goverment Award tahun ini mengusung tema Connected Goverment To Improve Public Services Performance.

Penghargaan ini di terima langsung oleh Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc.

Lembaga pemerintah yang ikut berpartisipasi sebanyak 101 antara lain :

1. 59 Kabupaten/Kota
2. 13 Provinsi
3. 15 Departemen/Kementrian
4. 9 Direktorat Jenderal
5. 5 Lembaga Pemerintah Non Departemen

Dewan juri terdiri dari :

1. A.B. Susanto, managing partner The Jakarta Consulting Group
2. Andi A. Mallarangeng, pakar politik dan juru bicara kepresidenan
3. Budi Rahardjo, pakar TI dan security dari ITB
4. Richardhus Eko Indrajit, ketua Dewan Pengawas Internet Indonesia
5. Rudjito, mantan dirut PT Bank Rakyat Indonesia yang kini menjabat sebagai ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

Kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik (bobot 20%)
2. Proses Perubahan (bobot 15%)
3. Investasi (bobot 10%)
4. Kolaborasi (bobot 15%)
5. Konektivitas (bobot 20%)
6. Kepemimpinan (bobot 10%)
7. Penilaian Website (bobot 10%)

Pada tahap pertama Bulan Agustus 2008, sebanyak 36 lembaga pemerintah lolos ke tahap selanjutnya yaitu :

1. 14 Kabupaten/Kota
2. 6 Provinsi
3. 8 Departemen/Kementrian
4. 5 Direktorat Jenderal
5. 4 Lembaga Pemerintah Non Departemen

Di tahap ini pihak warta ekonomi melakukan kunjungan langsung ke semua lembaga yang lolos untuk melakukan verifikasi dan wawancara dengan pimpinan lembaga, staf, dan masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan e-goverment verifikasi ini di lakukan pada 26 Agustus 2008 sampai dengan 20 September 2008. Dari hasil kunjungan tersebut dewan juri menetapkan 29 finalis untuk mengikuti babak final yang di lakukan pada tanggal 9-10 Oktober 2008 di Jakarta. di babak final dewan juri fokus menggali isu-isu connected goverment, aplikasi unggulan, dan layanan publik. Hasil dari diskusi ini akan menjadi dasar dalam penilaian akhir yang merupakan gabungan nilai tahap ke dua (50%) dan hasil diskusi (50%).

Pada level Departemen/Kementerian, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, penerapan kebijakan National Single Window akan menjadi penggerak utama terciptanya connected goverment. Setidaknya saat ini sudah puluhan lembaga pemerintah sudah tergabung dalam program ini diantranya adalah Direktorat Jendral Bea & Cukai, Badan POM, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, dan Departemen Kelautan & Perikanan. Bulan Desember mendatang di rencanakan lembaga pemerintah lainnya akan ikut bergabung dalam program National Single Windows ini.