Di tengah era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini, keterbukaan adalah sebuah keniscayaan. Ajang e-Transparency Award 2013 memberikan penghargaan kepada 10 situs Kementerian/Lembaga yang dianggap memiliki situs yang paling informatif, berguna, berdesain baik, dan paling sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta transparan dalam anggaran dan kinerja.
Pada ajang e-Transparency Award Badan POM meraih peringkat ke 6 dari 47 situs kementerian/lembaga yang dinilai memiliki transparansi dalam informasi anggaran dan kinerjanya. E-transparency Award ini digagas oleh Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan didukung secara aktif oleh berbagai elemen masyarakat sipil seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan lain-lain. Acara dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad
Tujuan kompetisi e-Transparency Award adalah untuk mendorong Kementrian/Lembaga dalam menyediakan dan mengelola informasi di situs Kementrian/Lembaga dengan berpegang pada prinsip keterbukaan/transparansi publik sekaligus mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan mendorong peran serta masyarakat untuk memanfaatkan situs. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Pentingnya Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Di Indonesia tidak ada hal yang bisa ditutupi, oleh karena itu situs Kementerian/Lembaga harus menyesuaikan dengan hal tersebut agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Situs kementerian dan lembaga harus melayani publik, bukan hanya melayani menterinya, Papar Wicaksono atau sering dikenal “Ndoro Kakung”.
Adapun Penilaian yang dilakukan terhadap 47 Situs Kementrian/Lembaga tersebut menggunakan metodologi expert evaluation dan user evaluation. Dari proses penilaian yang dilakukan, diperoleh lima kategori penilaian yaitu ketersediaan informasi anggaran, informasi kinerja arsitektur website, tata kelola informasi dan antar muka pengguna.
Berdasarkan penilaian tersebut diperoleh 10 situs Kementrian/Lembaga terbaik, diantaranya : 1. Kementerian Perindustrian, 2. Kementerian Kominfo, 3. Kementerian Pekerjaan Umum, 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (situs favorit pilihan masyarakat), 5. Kementerian Keuangan, 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 7. Mahkamah Konstitusi, 8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 9. Kementerian Perhubungan, 10. Kementerian Kesehatan
Pada acara tersebut turut hadir Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto yang sekaligus menyerahkan Penghargaan kepada 10 situs Kementrian/Lembaga terbaik
Badan Pengawas Obat dan Makanan
