Jakarta - Jamu sebagai warisan budaya memiliki potensi pasar yang luas, termasuk ekspor ke berbagai negara. Data Gabungan Pengusaha (GP) Jamu mencatat, saat ini nilai pasar dunia terhadap produk obat alam berkisar sekitar Rp1.936,9 trilliun, dan nilai tersebut akan terus meningkat. Namun demikian, penguasaan jamu terhadap pasar dunia masih sangat rendah, yaitu Rp16 triliun atau hanya 0,8% dari total pasar dunia.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis guna mendorong ekspor jamu ke pasar mancanegara. Untuk membahasnya, Badan POM menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Ekspor Jamu dengan tema “Akselerasi Ekspor Jamu sebagai Media untuk Menyehatkan Masyarakat dan Perekonomian Nasional”. Kegiatan diselenggarakan secara online dan diikuti oleh lintas sektor terkait baik pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi, Selasa (31/08).
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyatakan di tengah peningkatan permintaan back to nature di seluruh dunia saat ini, jamu sangat berpotensi menjadi komoditas andalan ekspor. "Keinginan mewujudkan jamu agar dapat bersaing dengan obat herbal negara lain membutuhkan komitmen, strategi, dan kerja keras semua pihak, termasuk Badan POM," ungkapnya.
Menurut Kepala Badan POM, tantangan percepatan ekspor jamu terkait aspek kualitas jamu, baik keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk, termasuk kemampuan penetrasi pasar di negara tujuan. Produk jamu harus memenuhi standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Upaya ini yang terus didorong Badan POM melalui pemberian bimbingan teknis pemenuhan standar CPOTB internasional dan percepatan perizinan kepada pelaku usaha. Terlebih mayoritas 90% produsen jamu adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Badan POM juga aktif melakukan pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, agar mampu memenuhi persyaratan ekspor. Selain itu, juga dengan memperbarui digitalisasi pelayanan publik untuk berbagai sertifikasi perizinan, misalnya Surat Keterangan Ekspor (SKE). "Saat ini, Badan POM tengah mengusulkan penurunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan publik terkait ekspor," terang Penny K. Lukito.
Sementara itu, Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi mengatakan, hingga saat ini, ada 13 industri jamu yang mengekspor produknya ke mancanegara. Dari 58 negara penerima ekspor jamu, masih ada 15 negara yang belum dimasuki Indonesia. Dia menyebut ada lima kendala yang kerap dihadapi yaitu mulai dari aspek regulasi, perizinan, pembiayaan, legalitas, dan promosi. Terutama bagi mereka produsen UMKM jamu.
Ranny berharap pemerintah bisa memfasilitasi sejumlah bantuan seperti percepatan legalisir dokumen ekspor dan diplomasi dengan negara tujuan. Selain itu, perlu harmonisasi standardisasi Good Manufacturing Practices (GMP) internasional dan keringanan pembiayaan pengiriman sampel produk. Pendampingan legalitas perusahaan dan pengembangan promosi juga penting untuk meningkatkan peluang ekspor di berbagai negara.
Forum Komunikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memahami tantangan dan peluang ekspor jamu. Kepala Badan POM berharap diskusi ini dapat menemukan solusi dan strategi komprehensif untuk mendorong akselerasi ekspor jamu. "Saya optimis dengan jamu berkualitas dan berdaya saing, akan memberikan kontribusi positif mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh," tutupnya. (HM-Fathan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
