Jakarta – "Produktivitas dan ekonomi masa depan terancam rusak jika bangsa mempunyai generasi stunting”, demikian disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat memberikan arahan pada acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018, Selasa (3/7). Acara yang diprakarsai oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengangkat tema “Percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”
Stunting (kerdil) merupakan dampak asupan gizi yang kurang pada awal kehidupan 1000 hari pertama kehidupan (sejak hamil sampai anak berumur 2 tahun) dan mempunyai konsekuensi berat pada masa dewasa baik secara fisik (high risk non communicable disease), intelektual maupun ekonomi. Berdasarkan bukti ilmiah, kejadian stunting disebabkan terutama oleh kurangnya asupan gizi dan tingginya prevalensi infeksi, yang diantaranya terkait dengan konsumsi ASI/susu formula dan makanan pendamping ASI (MP-ASI).
“Stunting ini bukanlah hal baru tapi harus terus diperbaiki, agar masa depan generasi penerus bangsa ini dapat produktif dan tidak mengalami masalah kurangnya asupan gizi”, tegas Wapres.
Kepala LIPI Laksana Tri Handoko juga menjelaskan bahwa pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam WNPG XI Tahun 2018 adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan/percepatan efektivitas kebijakan, program dan strategi penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia. “Tujuan dari penyelenggaraan WNPG XI ini yakni untuk merumuskan strategi percepatan efektivitas kebijakan serta program pangan dan gizi terkait prevalensi stunting secara lintas pemangku kepentingan untuk lima tahun kedepan, guna masukan RPJMN 2020-2024, yang didalamnya akan keluar standar Angka Kecukupan Gizi dan diharapkan menjadi acuan lima tahun mendatang", ujar Laksana.
Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Puan Maharani, beliau berharap agar WNPG XI mampu membangun kesadaran publik secara luas agar memahami pentingnya pencegahan stunting pada anak sejak 1000 hari pertamanya. Hasil WNPG XI ini diharapkan menjadi rumusan kebijakan, program dan kebijakan yang efektif dari masalah stunting.
BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan, tergabung dalam tim pangan di bidang keamanan pangan melalui program pengawasan fortifikasi pangan, program intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajajan Anak Sekolah /PJAS.
BPOM melaksanakan pengawasan full spectrum yang komprehensif dan sistematik, mulai dari standardisasi, evaluasi pre-market, hingga pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam forum WNPG kali ini, BPOM sebagai salah satu dari koordinator kelompok kerja dengan pembagian sesuai bidang, akan membahas dan merumuskan isu-isu kebijakan dan strategi pembangunan yang mempunyai keterkaitan erat dengan aspek pangan dan gizi, dengan tema “Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa dalam rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. dalam forum ini juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pangan dan gizi baik akademisi, peneliti, pelaku usaha, pemerintah pusat maupun daerah, dan organisasi/kelompok masyarakat. (HM-Rahman)
Biro Humas dan DSP
