Jakarta - Rabu (31/10), BPOM mendapat kabar gembira dari pertemuan Exit Meeting yang membahas evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM Tahun 2018. Hasil survei sementara Tim Evaluator, Tim Pelaksana serta Tim asesor Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa setidaknya dua unit kerja BPOM lolos dalam penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Berdasarkan survei tersebut, BPOM dianggap sudah mengalami banyak kemajuan dari segi standar pelayanan yang baik, diantaranya dengan melakukan reviu terhadap standar pelayanan, informasi yang mudah diakses oleh pengguna layanan dengan berbagai aplikasi secara online dan sudah memiliki unit yang mengelola pengaduan serta tersedia media aplikasi. Di bidang pengelolaan pengaduan, BPOM dinilai sudah baik menjalankan tugasnya. Hal itu tak luput karena didukung media yang mudah diakses dan pengaduan yang dikelola dengan baik di setiap unit layanan. Kedua hal ini membuat pengaduan pelayanan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Dalam Nilai Pengungkit Sementara, BPOM juga mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017.
Namun, dari semua pencapaian yang diperoleh oleh BPOM, terdapat hal yang masih perlu diperbaiki, diantaranya BPOM harus mengembangkan berbagai jenis pelatihan dalam meningkatkan nilai-nilai budaya pelayanan prima dan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar survei eksternal dapat dikembangkan lagi. Pencapaian ini, setidaknya menjadi motivasi dan suntikan semangat bagi BPOM untuk meningkatkan kembali kinerja pelayanan dan pengawasannya. (HM-Faisal)
