Jakarta – Sebagai regulator di bidang obat, Badan POM mempunyai tugas melakukan pengawalan pengembangan vaksin produksi dalam negeri. Salah satunya Vaksin Merah Putih. Sebagai salah satu wujud dukungannya tersebut, Badan POM menggelar “Workshop Pengawalan Vaksin Merah Putih” dengan tema Asistensi Regulatori pada Tahap Awal Pengembangan Vaksin untuk Memperoleh Target Product Profile, Selasa (13/04).
Pengembangan vaksin COVID-19 menjadi salah satu inisiatif yang sedang dilakukan oleh beberapa Lembaga Perguruan Tinggi dan Penelitian di Indonesia. Pengembangan tersebut dikoordinir oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bawah Konsorsium Vaksin Merah Putih. Pengembangan Vaksin Merah Putih ini merupakan respon terhadap kebutuhan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Juga sebagai upaya menuju kemandirian bangsa dalam penyediaan vaksin agar tidak tergantung kepada produk vaksin dari luar negeri.
Presiden RI, Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menginstruksikan bahwa Indonesia harus mampu mandiri melalui vaksin yang dikembangkan dan diproduksi sendiri. Terutama dalam mengatasi pandemi COVID1-19 ini, adanya vaksin produksi dalam negeri sangat penting untuk menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Presiden sendiri telah menerbitkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19). Dengan terbentuknya Tim ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa dalam pengembangan vaksin COVID-19. Sekaligus meningkatkan sinergi, konsolidasi, dan kontribusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, produksi, distribusi, dan penggunaan atau pemanfaatan vaksin COVID-19 yang melibatkan unsur pemerintah, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terkait pengembangan Vaksin Merah Putih, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menjelaskan bahwa saat ini vaksin tersebut masih dalam tahap penelitian di laboratorium. Sesuai dengan standard yang berlaku, bibit kandidat vaksin yang dihasilkan pada tahap ini tidak serta merta dapat langsung digunakan untuk produksi vaksin. Target product profile atau karakteristik vaksin untuk COVID-19 juga harus sudah ditetapkan pada tahap ini.
“Dalam proses hilirisasi, penelitian kandidat vaksin dari bibit vaksin masih diperlukan penyusuaian-penyesuaian untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut pada fasilitas skala industri, yang dikenal dengan istilah Up-scaling. Proses hilirisasi ini mencakup transfer teknologi dan metode pengujian, serta proses pembuatan working seed hingga menjadi produk vaksin yang siap digunakan pada tahap uji klinik ke manusia,” jelas Kepala Badan POM. “Pengembangan Vaksin Merah Putih merupakan implementasi dari sinergi triple helix, yaitu kerja sama pemerintah (kementerian/lembaga), perguruan tinggi, dan industri sebagai upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19,” imbuhnya.
Menristek/Kepala BRIN, Bambang P. Soemantri Brodjonegoro, dalam sambutannya menyebut sudah saatnya Indonesia mandiri dalam penyediaan Vaksin COVID-19. “Saat ini, sudah ada beberapa perusahaan farmasi luar negeri yang memproduksi dan mendistribusikan vaksinnya ke berbagai negara di dunia. Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk dengan iklim negara tropis, sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran banyak penyakit menular lainnya, mau tak mau menuntut kita agar mandiri dalam penyediaan vaksin, termasuk vaksin COVID-19,” jelas Menristek.
Senada dengan pernyataan Menristek, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan munculnya kasus embargo Vaksin COVID-19 AstraZaneca di India juga menjadi salah satu faktor yang menuntut kemandirian vaksin di Indonesia.
“Embargo tersebut adalah hal yang wajar, namun berdampak terhadap resiliensi, kemandirian, daya tahan, dan terhadap kedaulatan di semua negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat mendukung apapun yang bisa kita lakukan agar vaksin-vaksin asli Indonesia dapat terlaksana. Saya bangga melihat banyak perguruan tinggi, ahli-ahli kita di bawah pengawalan Badan POM bisa memulai penelitian vaksin COVID-19,” tukas Budi Gunadi Sadikin. (HM-Bayu)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
