Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan pemerintah daerah. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh menteri, kepala badan/lembaga,dan juga seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Rapat dibuka serta dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis (7/11/2024).
Pada agenda tersebut, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa rakornas dilakukan sebagai bentuk forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi ini diperlukan dalam rangka mengimplementasikan program unggulan dari visi Presiden yang tersurat melalui “Asta Cita Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang merupakan program prioritas serta arah kebijakan Presiden 5 tahun ke depan.
Presiden berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah berinisiatif mengadakan rakornas ini. “Pertemuan ini merupakan momentum yang bagus untuk dapat berbicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik Indonesia. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, haruslah untuk kepentingan rakyat, yang pada akhirnya akan membawa kita menuju masa depan yang lebih sejahtera,” tegas Prabowo Subianto saat menjelaskan mengenai pelaksanaan rakornas ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan rakornas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. Tito Karnavian menekankan hal ini bertujuan mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta instansi vertikal di daerah.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada pelaksanaan yang efektif di tingkat daerah. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dan pemahaman yang sama antara semua pihak sangat diperlukan," ujar Tito Karnavian lagi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan kembali dukungannya bersama jajaran BPOM terhadap program kerja dan kebijakan strategis dari pemerintah. Termasuk untuk berkontribusi memberikan pokok-pokok pikiran dalam mewujudkan visi Asta Cita Indonesia Maju dan membawa nama Indonesia menjadi negara yang terpandang di dunia internasional.
“Dengan hadirnya BPOM dalam rakornas ini menjadi bukti bahwa BPOM diberi kepercayaan, wewenang, dan otoritas yang sangat strategis bagi ketahanan nasional, sesuai dengan fungsi dan peran BPOM,” pungkas Taruna Ikrar.
Dalam konteks perannya sebagai otoritas regulator obat dan makanan di Indonesia, BPOM memiliki program kerja strategis yang dapat mendukung kebijakan terkait pemerintah daerah, yaitu hilirisasi pangan seperti sorgum, sagu, dan porang. Program lainnya berupa pendampingan dan bimbingan bagi usaha mikro kecil (UMK) yang ada di daerah di seluruh Indonesia. (HM-Rasyad)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
