Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri rapat koordinasi kementerian dan lembaga (KL) di bawah lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Ini merupakan rapat koordinasi tingkat KL pertama yang membahas sejumlah agenda prioritas dengan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Selasa (5/11/2024).
Pada agenda tersebut, Pratikno menjelaskan bahwa rapat ini dilakukan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan serta program bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain juga membahas beberapa agenda prioritas dari Presiden Prabowo, antara lain upaya keras pemerintah dalam melakukan tindakan cepat menangani bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit, dan penuntasan penyakit tuberkulosis oleh Kementerian Kesehatan serta renovasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Rapat ini juga membahas pembangunan sekolah unggulan terakreditasi dan digitalisasi pendidikan oleh Kemendikdasmen; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan Kementerian Agama.
Menko Pratikno menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan momentum yang bagus untuk melakukan sinkronisasi, bukan hanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal. “Semangat sinergi ini akan terus kita dukung agar prioritas-prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa kita capai secepatnya,” tambahnya. Nantinya, implementasi program quick win yang telah disinkronkan antar-KL akan disampaikan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia agar tercipta kolaborasi yang terukur dan berdampak besar bagi Masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa BPOM secara berkala memohon arahan dan dukungan kepada Kemenko PMK dalam pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM secara aktif melibatkan Kemenko PMK dalam berbagai program dan isu strategis BPOM, di antaranya pada program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman yang diluncurkan oleh Menko PMK tahun 2017, Pencanangan Kabupaten Sukoharjo Menuju Destinasi Wisata Jamu Indonesia oleh Menko PMK tahun 2019, dan dukungan Kemenko PMK kepada BPOM terkait dengan penyelesaian kasus sirop obat terkontaminasi etilen glikol-dietilen glikol.
Taruna Ikrar juga menyampaikan beberapa isu yang perlu disampaikan kepada kepala daerah dan hal-hal yang membutuhkan dukungan Kemenko PMK, antara lain BPOM menginginkan usaha mikro kecil (UMK) naik kelas menjadi usaha menengah. Para kepala daerah diharapkan dapat membantu menyinkronkan pelaku UMK di daerah masing-masing sehingga dapat teregistrasi di BPOM dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan perekonomian negara.
“Juga terkait dengan [informasi dan edukasi] obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO), kosmetik mengandung bahan berbahaya, dan masih banyak yang masyarakat perlu diedukasi dan hal ini butuh bantuan dari pemda,” tegasnya.
Lebih lanjut, BPOM berharap dapat turut dilibatkan dalam proses sertifikasi halal dan program makan bergizi. Dalam hal ini terutama dalam kaitannya dengan ketentuan pencantuman informasi nilai gizi yang minimal menyebutkan kandungan dari gula, garam, lemak pada pangan olahan sebagai upaya dalam menurunkan angka kejadian penyakit tidak menular.
Terakhir, Taruna Ikrar juga membahas mengenai status WHO-Listed Authority (WLA) yang saat ini tengah diupayakan oleh BPOM. Taruna Ikrar menjelaskan bahwa tingkat maturitas BPOM saat ini berada pada level 3 dan masih dalam tahap penilaian oleh WLA untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai WLA.
“Kami mengharapkan dukungan dari Kemenko PMK agar BPOM dapat menjadi WLA, untuk kebanggaan nasional dan memberi dampak pada perekonomian,” tutupnya. (HM-Rahman)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
