Kediri – “Penguatan organisasi UPT terus diupayakan untuk merespons tantangan yang terus berkembang serta memberikan pelayanan publik lebih optimal. Alhamdulillah, tahun ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM. Sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Selain itu, 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM,” kalimat berikut yang disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito saat memberikan sambutannya pada kegiatan peresmian 8 Balai POM dan 3 Loka POM yang bertempat di Pendopo Panjalu Jayati di Kediri, Jawa Timur, Selasa (24/10/2023).
Sejak tahun 2018, UPT BPOM hadir tidak hanya di 33 ibukota provinsi tetapi juga di 40 kabupaten/kota. Sesuai tugas dan fungsinya, BPOM memiliki peran pada setiap titik life cycle produk obat dan makanan dari hulu ke hilir. BPOM mengawal pemenuhan aspek jaminan keamanan dan mutu sejak riset dan pengembangan hingga produk digunakan atau dikonsumsi masyarakat. Pengawasan sebelum produk diedarkan (pre market) berupa pelayanan registrasi produk dan sertifikasi sarana.
Dengan didampingi oleh masing-masing Bupati/Walikota/pemerintah kabupaten/kota yang mewakili wilayah UPT yang diresmikan, dilakukan penandatangan prasasti bersama Kepala BPOM. Delapan Balai POM tersebut yaitu, Balai POM di Payakumbuh, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor, Surakarta, Kediri, Jember, dan Palopo. Sedangkan 3 Loka POM baru terdiri dari Loka POM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur. ”Dengan demikian, saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi,” jelas Penny K. Lukito.
Selanjutnya Penny K. Lukito juga mengucapkan terima kasih atas komitmen pemerintah kabupaten/kota yang telah memberikan hibah tanah kepada BPOM. Selain dukungan hibah tanah, BPOM juga mengundang putera puteri daerah untuk menjadi bagian dari UPT BPOM setempat, untuk pengisian beberapa jabatan fungsional tertentu, terutama untuk dukungan manajemen.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana juga menyampaikan bahwa dengan adanya Balai POM Kediri yang akan membawahi beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, Ia berharap untuk UMKM yang jumlahnya cukup banyak bisa menjadi pahlawan pendapatan asli daerah.
Bupati Kediri pada prinsipnya terus berkomitmen untuk bisa menyejahterakan masyarakat ditingkat bawah yang terdampak oleh pandemi. ”Dengan adanya Balai POM Kediri semoga nantinya juga diikuti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya ke BPOM,” tambahnya.
Selain melakukan peresmian 11 UPT, pada kegiatan tersebut, BPOM juga menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman/memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dengan Wirawati Catur Panca (WCP) tentang Pemberdayaan Wirawati Catur Panca di Bidang Obat dan Makanan. Wirawati Catur Panca adalah salah satu mitra strategis perpanjangan tangan BPOM dalam edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat. BPOM terbuka untuk memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
Acara dilanjutkan dengan peyerahkan secara simbolis nomor izin edar (NIE) produk dan sertifikat sarana cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) Bertahap, cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) kepada 10 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri.
Menutup rangkaian acara tersebut, Kepala BPOM yang di dampingi oleh Bupati Kediri beserta perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang hadir, berkesempatan untuk meninjau langsung pameran UMKM dari Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, serta Kabupaten Tulungagung. Kegiatan hari ini meningkatkan motivasi dan komitmen pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya. ”UPT BPOM selalu siap mendampingi dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah,” tutup Penny K. Lukito. (HM-Rahman)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
