Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri rapat webinar yang diadakan oleh United Nations Institute For Training and Research (UNITAR) secara daring. Taruna Ikrar hadir sebagai salah satu panelis pada webinar yang mengusung tema Plasma Policy Insights: Navigating Challenges And Solutions, Selasa (26/11/2024).
UNITAR merupakan lembaga yang menyediakan solusi pembelajaran inovatif bagi individu, organisasi, dan lembaga untuk meningkatkan pengambilan keputusan global dan mendukung tindakan di tingkat negara untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Partisipan webinar ini terbuka untuk umum dari seluruh dunia yang mendaftar melalui tautan registrasi dari panitia. Para peserta berasal dari sektor pemerintah, donor/The Emergency Donor Panels (EDPs), akademisi, komunitas profesional, dan swasta.
Latar belakang tema pembahasan pada kegiatan ini adalah peran penting plasma-derived medicinal products (PDMPs) yang sangat penting dalam mengobati berbagai penyakit langka dan mengancam jiwa. Sayangnya, ketersediaan dan kemanjuran terapi dengan PDMPs sangat bergantung pada kebijakan yang mengatur tentang pengumpulan, proses, dan distribusi plasma.
Pada kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa terdapat 23 fasilitas yang mengajukan sertifikasi good manufacturing practice (GMP), namun belum cukup mampu melakukan fraksionasi plasma. Indonesia butuh jumlah plasma yang besar, namun jumlah fasilitas yang terbatas menyebabkan Indonesia masih melakukan impor.
“Saat ini, 100% produk plasma darah di Indonesia berasal dari impor dengan nilai keekonomian Rp1,3 triliun,” tambahnya.
Seiring berkembangnya lanskap perawatan kesehatan global, para pembuat kebijakan, profesional perawatan kesehatan, dan pemangku kepentingan menghadapi tantangan dan peluang unik dalam membentuk kebijakan plasma yang efektif. Oleh karena itu, UNITAR menyelenggarakan diskusi panel internasional yang mendalam untuk menyelidiki kompleksitas dan nuansa kebijakan plasma di seluruh dunia.
Diskusi ini juga menyoroti berbagai pendekatan yang diadopsi oleh negara-negara dengan kerangka kerja yang mapan dan mereka yang berupaya menciptakan dan menerapkan strategi yang efektif di bidang tersebut. Melalui pertukaran pengetahuan, sharing pengalaman penerapan best practices (praktik terbaik), dan identifikasi jalan untuk kolaborasi, panel ini mendukung upaya global untuk menyempurnakan dan meningkatkan kebijakan penggunaan plasma.
BPOM sendiri memiliki strategi untuk mendukung kemudahan regulasi sekaligus menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk. BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, akademisi, dan pelaku usaha untuk meningkatkan ketersediaan produk derivat plasma di Indonesia.
Di masa mendatang, Taruna Ikrar mengungkap strategi bahwa BPOM akan mendorong pembangunan fraksinasi plasma lokal secara independen yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan PDMP domestik. Selain itu, BPOM akan terus melakukan pendampingan regulatori sehingga fasilitas pengolahan darah dapat memenuhi standar GMP dan mengembangkan sistem haemovigilance untuk menjamin keamanan pasien dan donor.
“BPOM menargetkan untuk menurunkan angka impor produk plasma menjadi 50–60% dengan cara mengundang investor lokal dan asing. Pada masa yang akan datang, Indonesia diharapkan akan menjadi produsen PDMP nasional,” pungkas Taruna Ikrar. (HM-Rahman)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
