Jakarta - Senin (19/03) seluruh pegawai BPOM mengawali kegiatan dengan apel rutin yang bulan ini diagendakan pada tanggal 19. Bertindak sebagai pemimpin apel adalah Deputi Bidang Penindakan, Hendri Siswadi.
Saat membacakan sambutan tertulis Kepala BPOM, Hendri Siswadi menyampaikan bahwa keterbukaan menjadi kunci untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. “Keterbukaan dalam arti institusional, dengan masuknya berbagai kompetensi keprofesian yang berbeda dalam organisasi BPOM”, ujarnya. “Hal tersebut ditandai dengan 1) Deputi IV mendapatkan dukungan SDM dari Kejaksaan Agung dan BIN, 2) dukungan SDM dari CPNS sebanyak 102 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan” lanjutnya.
Keterbukaan juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi dengan tetap menjaga komunikasi yang baik, serta kewajiban mengisi LHKPN dan LKHASN oleh seluruh pejabat dan pegawai BPOM paling lambat 31 Maret 2018.
BPOM juga terbuka untuk menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, pada bulan Maret ini, BPOM melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan Pemerintah India dan insitusi lain yang berhubungan dengan obat dan makanan di India sebagai tindak lanjut kunjungan presiden ke India pada bulan januari 2018. Selain itu, BPOM juga bertemu dengan United Nations of Drug and Crime (UNODC) untuk membahas kerjasama dalam penanganan masalah terkait narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
Keterbukaan BPOM dapat diwujudkan dengan kepekaan pada isu hoaks. Setiap isu terkait obat dan makanan yang berpotensi menjadi hoaks harus segera ditindaklanjuti. Kepala BPOM dalam sambutan tertulisnya mengimbau agar pegawai Badan POM tidak turut serta memperluas penyebaran isu hoaks, sebaliknya harus pro-aktif dalam menangkal isu hoaks dengan informasi yang resmi, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Teruskan semangat bekerja, berinovasi, dalam rangka melayani dan melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko bagi kesehatan”, ujarnya menutup apel pagi ini. (HM-Khairul)
