Jakarta - Badan POM berkomitmen mendukung percepatan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito bersama 17 pimpinan kementerian/lembaga dan BUMN hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman untuk mempercepat penyelenggaraan MPP di seluruh Indonesia, Selasa (28/06/2022).
Penandatanganan dilakukan secara digital dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma''ruf Amin di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Dalam sambutannya, Wakil Presiden menekankan agar implementasi dari penandatanganan ini harus benar-benar diwujudkan. "Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis semata, tetapi diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas", imbaunya.
Pemerintah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi. Saat ini, jumlah MPP baru mencapai 57 buah, ditambah 2 MPP yang akan diresmikan, atau sekitar 11% dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebarannya pun masih terpusat di Pulau Jawa, yakni 34 daerah (60%) dari 57 MPP.
Meski demikian, Ma''ruf optimis target pembangunan MPP bisa terwujud dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, terutama daerah di luar Pulau Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP. Kehadiran MPP sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan hingga perizinan berusaha. Artinya mulai dari kelahiran sampai kematian, negara harus hadir memberikan pelayanan publik yang cepat dan mudah.
Merespons hal ini, Kepala Badan POM akan mengerahkan jajarannya untuk memberikan kemudahan pelayanan publik di MPP seluruh kabupaten/kota. Mengingat komoditas obat dan makanan merupakan kebutuhan esensial masyarakat. “Dengan Nota Kesepahaman ini, saya akan mengarahkan agar Badan POM dapat hadir di seluruh MPP kota/kabupaten”, jelasnya. (HM-Fathan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
