Medan – Menyongsong harapan baru di awal 2025, BPOM langsung “tancap gas” menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dukungan Kesektamaan dalam Pengawasan Obat dan Makanan, Jumat (3/1/2025). Forum ini mengangkat tema Sinergi dan Inovasi Kesektamaan untuk Mewujudkan Transformasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang Adaptif.
Melalui rapat ini, BPOM mewujudkan komitmen bersama untuk meningkatkan peran Kesekretariatan Utama (Kesektamaan) dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini untuk menunjang langkah awal transformasi sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang lebih baik. Tidak kurang dari 130 peserta yang terdiri dari pimpinan tinggi madya, kepala unit kerja, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) hadir secara luring pada rapat koordinasi ini.
Sekretaris Utama BPOM Jayadi dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat 4 agenda utama yang akan didiskusikan pada rapat ini. Pertama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jayadi menekankan mengapa pembahasan ini penting karena agenda ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo dengan Astacitanya.
Kedua terkait dengan manajemen sumber daya manusia (SDM). Sesuai arahan yang selalu digelorakan Kepala BPOM Taruna Ikrar, yakni BPOM menuju kelas dunia. “Kesektamaan secara internal harus menyiapkan menuju BPOM menjadi kelas dunia,” ungkap Sekretaris Utama BPOM. Ia juga menambahkan bahwa ke depan akan dibentuk pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) sekaligus program vokasi atau politeknik yang akan menyiapkan SDM untuk mengisi posisi-posisi di BPOM.
Agenda ketiga, terkait dengan pedoman sampling khususnya bagi UPT dalam pelaksanaan pengawas dan pengujian obat dan makanan tahun 2025. Dan, terakhir agenda keempat yaitu sistem teknologi informasi (TI) BPOM. Sistem TI ini penting karena semua pelayanan publik BPOM akan terdigitalisasi untuk mempermudah layanan bagi masyarakat.
Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam arahannya pada rapat koordinasi ini menekankan bahwa BPOM, sebagai lembaga negara yang berada di bawah Presiden, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung program MBG. Sebagai lembaga negara, BPOM berkontribusi dalam program MBG semaksimal mungkin sesuai dengan tugas yang diberikan.
“Ini adalah kepercayaan yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tugas kita adalah mencegah kejadian luar biasa (KLB) dan membantu meredakan KLB tersebut. Itu adalah tupoksi kita yang disebut dengan food security,” ujar Kepala BPOM.
Terkait dengan manajemen SDM, Kepala BPOM mengungkapkan bahwa saat ini BPOM memiliki lebih dari 6.700 pegawai dan BPOM telah menerapkan sistem meritokrasi secara ketat. “BPOM merupakan salah satu lembaga yang sangat baik dalam menerapkan sistem meritokrasi. Di bawah kepemimpinan saya, kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan sistem ini,” urai Kepala BPOM.
Lebih lanjut, Kepala BPOM juga menyampaikan inisiatif pembentukan vokasi pengawas obat dan makanan. Pentingnya keahlian khusus dalam pengawasan obat dan makanan, BPOM berencana untuk mendirikan pusdiklat atau politeknik yang akan menyiapkan tenaga-tenaga terampil di bidang ini.
“Kami melihat peluang untuk membentuk vokasi pengawas obat dan makanan, dan dengan adanya tanah hibah dari Pemprov Sulawesi Selatan, kami berharap pusat pelatihan ini dapat segera terwujud. Jika lancar, tahun depan kita bisa menggunakan APBN untuk membiayainya,” lanjut Kepala BPOM.
Taruna Ikrar juga menekankan pentingnya pengembangan struktur organisasi BPOM untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan jumlah kota dan kabupaten yang sangat besar, BPOM merasa bahwa struktur yang ada saat ini belum mencukupi. Oleh karena itu, BPOM mengusulkan penambahan eselon 1 dan 2 serta peningkatan jumlah lokasi pengawasan di daerah.
“Kami akan mengusulkan penambahan lokasi dan struktur kepada Menteri PANRB untuk mendukung pengembangan BPOM di seluruh Indonesia,” tambah Taruna Ikrar.
Kepala BPOM juga menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor pangan. “UMKM di bidang pangan yang sudah terdaftar sangat sedikit. Ini adalah isu yang sangat penting untuk kita fokuskan, karena perhatian Presiden terhadap UMKM [maka dukungan kita] akan berdampak besar pada sektor ini,” ujar Kepala BPOM.
Mengakhiri arahannya, Kepala BPOM berharap agar pertemuan ini dapat menghasilkan solusi yang efektif dan membawa BPOM menuju posisi yang lebih kuat di tingkat global. “Semoga pertemuan ini membuahkan hasil yang berharga dan menjadikan BPOM semakin disegani di tingkat global dengan [pencapaian] WHO Listed Authority (WLA),” tutupnya.
Dengan berbagai agenda yang dibahas, baik dalam hal penguatan SDM, struktur organisasi, pengembangan vokasi, maupun perhatian terhadap UMKM, BPOM terus berkomitmen untuk memperkuat perannya. Peran BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan yang andal, profesional, dan siap bersaing di tingkat internasional akan terus ditingkatkan. (HM-Hendriq)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
