Kami menghimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan situs-situs yang me njual obat ilegal dan atau palsu, Dengan demikian bisnis obat ilegal dan atau palsu online ini akan mati dengan sendirinya karena tidak ada peminat/pembelinya. Demikian disampaikan Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc di hadapan media pada acara konferensi pers di Aula Gedung C Badan POM Senin 8 Oktober 2012.
Didampingi oleh perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bea Cukai yang tergabung dalam kerangka Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, Kepala Badan POM menyampaikan hasil operasi Pangea V yang dilaksanakan pada 25 September – 2 Oktober 201 2.
Kepala Badan POM menyampaikan bahwa sebelum Operasi Pangea V dilaksanakan, Badan POM telah melakukan identifikasi dan menemukan 83 (delapan puluh tiga) situs yang memasarkan obat ilegal dan atau palsu. Pada saat pelaksanaan operasi tersebut , dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) sarana distribusi yaitu 3 (tiga) sarana di wilayah provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) sarana di wilayah provinsi DI Yogyakarta. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita 66 item obat ilegal yang terdiri dari 40 item produk kategori disfungsi ereksi, 3 item perangsang wanita/female libido drugs, 4 item anestesi lokal, 8 item obat tradisional penurun berat badan dan 2 item suplemen makanan ilegal, serta 9 item produk kategori lainnya dengan nilai keekonomian ditaksir sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tren temuan Operasi Pangea V di Indonesia ini hampir sama dengan tren temuan Operasi Pangea IV tahun 2011 yaitu obat disfungsi ereksi, diikuti jenis obat penurun berat badan dan female libido drugs.
Tahun ini adalah kedua kalinya Badan POM terlibat secara aktif dalam Operasi Pangea yang merupakan suatu aksi internasional yang dilakukan selama satu minggu dengan sasaran penjualan produk obat ilegal termasuk palsu secara online, Pelaksanaan Operasi Pangea ini sudah termasuk dalam roadmap pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM dalam upaya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.
Biro Hukmas
