Lebih dari 200 penyakit, dari diare hingga kanker, disebabkan oleh konsumsi pangan yang terkontaminasi mikroba patogen atau bahaya kimia. Foodborne dan waterborne diarrhoeal diseases diperkirakan menyebabkan kematian 2 juta orang per tahun, termasuk anak-anak (WHO 1999). Permasalahan keamanan pangan tidak hanya berdampak terhadap kesehatan tetapi juga kehidupan sosial ekonomi seperti keresahan masyarakat serta kerugian perdagangan pangan dan pariwisata.
Pada Tahun 2014, Badan POM bekerjasama dengan perguruan tinggi melakukan kajian estimasi kerugian ekonomi akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan dan kajian untuk mengetahui potret implementasi penyelidikan dan penanggulangan KLB keracunan pangan oleh instansi berwenang di Yogyakarta. Hasil kajian ini diharapkan menjadi landasan ilmiah bagi manajer risiko untuk menentukan kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem penyelidikan dan penanggulangan maupun meminimalisir KLB keracunan pangan yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan pangan di Indonesia.
Pertemuan ini bertujuan untuk (1) Diseminasi hasil kajian terkait aspek sosial ekonomi KLB keracunan pangan; (2) Pertukaran informasi masalah koordinasi lintas sektor keamanan pangan dan kesehatan masyarakat di lapangan, khususnya dalam penyelidikan dan penanggulangan KLB keracunan pangan; (3) Merumuskan rekomendasi peningkatan keamanan pangan ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan kesehatan untuk manajer risiko dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Lokakarya dibuka oleh Kepala Badan POM RI, Dr. Roy A Sparringa, MappSc. Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya kerjasama yang kuat dan handal antar lintas sektor terkait dalam penanganan dan penanggulangan KLB Keracunan Pangan. Pembicara pada pertemuan ini adalah Prof. Winiati P Rahayu (IPB), Prof. Susanto Agus Wilopo (UGM), dan Prof. Wiku Adisasmito (UI). Diskusi dimoderatori oleh Drs. Suratmono, MP (Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM). Peserta pertemuan berasal dari Institusi terkait keamanan pangan, baik pemerintah maupun swasta, akademisi, organisasi profesi, dan WHO Indonesia.
Kesimpulan dan rekomendasi pada pertemuan ini antara lain: (1) perkiraan kerugian ekonomi akibat KLB Keracunan Pangan di Indonesia sebesar 2.9 Triliun rupiah, namun kajian ini masih perlu dilengkapi mengingat masih menggunakan asumsi – asumsi, misalnya standar biaya minimal, Upah Minimun Regional (UMR), dan kehilangan penjualan akibat penarikan produk. Data terkait epidemiologi yang lengkap, kerugian di pihak industri yang riil, serta aksesibilitas masyarakat menuju fasyankes diperlukan untuk menghasilkan estimasi kerugian secara komprehensif; (2) perlu peningkatan kemampuan uji laboratorium untuk mengonfirmasi penyebab KLB keracunan pangan secara lebih spesifik serta penguatan jejaring laboratorium untuk pemeriksaan agen penyebab KLB keracunan pangan; (3) Perbaikan implementasi penanggulangan KLB keracunan pangan di lapangan perlu didukung komitmen pemerintah daerah (misal Perda dan penyediaan anggaran), capacity building bagi petugas, penyediaan peralatan pengambilan sampel dan; (4) Program capacity building One Health melalui Indonesia One Health University Netwok (INDOHUN) agar mengintegrasikan aspek kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan keamanan pangan.
Sekretariat Jejaring Intelijen Pangan
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
