BANDA ACEH - "Rembuk Nasional Tahun 2017 Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat" memasuki kota Banda Aceh. Kali ini pembahasan difokuskan pada Bidang Rembuk 5 dengan mengangkat tema "Menuju Indonesia Yang Berdaulat atas Pangan, Standar, dan Keamanan Pangan" di Universitas Syiah Kuala Aceh (16/10).
Kegiatan dihadiri oleh Ketua Umum Rembuk Nasional, Firdaus Ali; Ketua Bidang Rembuk Pangan, Prof. Dwi Andreas Santoso; Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala, Hizir Sofyan; Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito; Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman; dan sejumlah Narasumber, Praktisi, serta akademisi lainnya.
Dalam sambutan pembukanya, Hizir Sofyan menyampaikan kualitas dan keamanan pangan harus diperhatikan dengan seksama. Antisipasi terjadinya risiko pangan yang tidak aman, baik pada saat produksi, pemasaran hingga konsumsi. Begitu juga jajanan anak sekolah yang disinyalir tidak jarang mengandung bahan berbahaya. Padahal perkembangan anak merupakan hal penting.
Menurutnya perkuatan regulasi dan peningkatan pengawasan harus dilakukan agar standar dan keamanan pangan, termasuk jaminan halal, terjaga. Rembuk nasional ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan standar dan keamanan pangan. "Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mari perbaiki sistem keamanan pangan di Indonesia," imbau Hizir.
Ketua Umum Rembuk Nasional, Firdaus Ali mengatakan rembuk daerah ke-14 ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia. Berbagai ahli diundang sesuai kapasitasnya untuk memberikan saran dan masukan dalam rembuk ini sebagai acuan perbaikan ke depan. "Kita harus perhatikan betul standar dan keamanan pangan. Jangan sampai anggaran BPJS 10 tahun ke depan habis untuk mengobati pasien akibat konsumsi makanan yang tidak aman dan tidak berkualitas," tegasnya.
Dalam sesi diskusi panel, Kepala Badan POM menyampaikan sistem pengawasan dilakukan Badan POM untuk memastikan pangan yang diproduksi, dipasarkan dan dikonsumsi telah memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, dan gizi. Pengawasan pangan melibatkan banyak lintas sektor, bukan hanya tugas Badan POM.
Menurutnya masalah keamanan pangan adalah masalah prioritas nasional. Untuk itu keamanan dan kesediaan pangan harus terjamin karena menyangkut ketahanan nasional yang berdampak pada peningkatan kualitas dan daya saing produk pangan, serta kesehatan dan daya saing bangsa.
Dalam mengemban tugasnya Badan POM perlu lebih banyak lagi perkuatan, utamanya Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan. Terlebih masih terdapat beberapa tantangan klasik seperti penambahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) terlarang yang harus segera diselesaikan. Tidak hanya melalui pengawasan rutin, tetapi juga melalui program strategis, terutama kegiatan eradikasi agar penyalahgunaan bahan berbahaya diminimalisir atau bahkan hilang. Salah satunya mencari bahan pengganti/substitusi. Tantangan lainnya yaitu peredaran e-commerce pangan, dan inovasi pengembangan produk.
Badan POM terus membangun kemitraan untuk mendukung dan memfasilitasi inovasi pengembangan produk pangan dengan tetap memperhatikan keamanan, kualitas dan gizi produk. "Ke depan Badan POM akan terus memperkuat SDM, laboratorium, dan membangun tim respon cepat untuk mengatasi permasalahan pengawasan, bahkan Badan POM akan hadir hingga wilayah Kabupaten/Kota," tutupnya. HM-Fathan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
