Jakarta - Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia bersama jajaran Eselon 1 BPOM melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian PANRB, Kamis (21/03/2024). Pada pertemuan tersebut, Menteri PANRB mengapresiasi capaian pada kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi (RB) serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM.
Sebelumnya di tahun 2023, BPOM mengusulkan 9 unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tiga di antaranya berhasil memperoleh predikat Menuju WBK.
“Kita tadi exercise berbagai nilai-nilai RB, Indeks SAKIP, dan lain-lain. BPOM termasuk yang sangat baik beberapa indeksnya. Tapi kita berharap BPOM ke depan dapat lebih berdampak lagi,” papar Menteri PANRB terkait pertemuan ini.
Lebih lanjut, Menteri PANRB berharap BPOM untuk dapat mengintegrasikan beberapa aplikasi dalam satu portal sebagai upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan, sebagaimana arahan Presiden RI, Joko Widodo. “Jadi aplikasi yang sudah ada diinteroperabilitaskan ke dalam satu portal, sehingga semua masuk dalam satu portal. Portal itu akan mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan,” lanjutnya.
Plt. Kepala BPOM memaparkan saat ini BPOM telah melakukan digitalisasi edukasi melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa online tahun 2023. Dampak program tersebut adalah pada percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan konsumsi pangan bernutrisi untuk penurunan prevalensi stunting. Di sisi lain, BPOM menginisiasi deregulasi perizinan berusaha dan proses pendaftaran secara elektronik.
“BPOM telah melakukan edukasi masyarakat terhadap 874 Desa secara online melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa dan telah melakukan deregulasi terhadap 66 layanan perizinan. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha dan sebagai bentuk transparansi perizinan di BPOM,” lapor Plt. Kepala BPOM kepada Menteri PANRB.
BPOM juga telah melakukan akselerasi RB Tematik, di antaranya melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa. “Kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dan mengakselerasi peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2/2022 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM,” lanjut Plt. Kepala BPOM.
Pada kesempatan ini, Plt. Kepala BPOM menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB atas dukungan dan arahan yang selama ini telah diberikan kepada BPOM dalam mengimplementasikan nilai-nilai RB secara optimal. “Kami selalu menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Menteri PANRB untuk mewujudkan birokrasi dan tata kelola yang bersih, baik melayani. Kami akan terus meningkatkan kinerja dan prestasi di BPOM sesuai arahan Pak Menteri PANRB tadi,” pungkasnya. (HM-Benny Hasibuan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
