Bogor – Kepala BPOM Taruna Ikrar menjadi salah satu keynote speaker pada Seminar Nasional Haqfest 2025 pada Rabu (18/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di IPB International Convention Center ini merupakan kegiatan 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB).
Seminar Haqfest 2025 merupakan forum yang digawangi oleh Alumni Business Channel (ABC) IPB yang mempertemukan para alumni IPB yang berkecimpung di dunia usaha pangan, mulai dari tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai pengusaha besar. Hadir pada seminar ini, antara lain Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) HA IPB Walneg S Jas, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, perwakilan dari Kementerian Koordinator Pangan, perwakilan pejabat dari perangkat daerah di Bogor, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan.
Forum yang berlangsung selama 3 hari ini mengupas persoalan pangan, terutama tentang aspek halal, kualitas, dan keamanan pangan. Tema utama yang diangkat adalah Mewujudkan Pangan yang Aman, Inovatif, dan Berdaya Saing, Menuju Generasi Emas 2045. Khusus pada tahun ini, diskusi menyoroti masalah halal, kualitas, dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusung Presiden RI.
Ketua pelaksana Haqfest 2025 Arief Kurniawan menyebut momen ini menjadi ruang kolaborasi, diskusi, dan pembelajaran bersama antara pihak akademisi, pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat untuk menjawab tantangan dalam dunia pangan pada program MBG. “Kita tahu bahwa program besar ini tidak akan berhasil hanya dengan niat baik saja. Perlu sistem pengawasan utuh, yang melibatkan kolaborasi dari seluruh ekosistem pangan. Kolaborasi adalah kunci,” tuturnya. Untuk itu, Ia mengapresiasi keterlibatan sekitar 300 peserta dalam kegiatan ini.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan paparan mengenai Pengawalan Keamanan Pangan Indonesia Menuju Pasar Global. Ia membahas beberapa poin mengenai kebijakan pangan di Indonesia, tantangan pengawasan pangan olahan, serta langkah dukungan BPOM untuk mendorong kemudahan berusaha di bidang pangan olahan.
“Tugas BPOM, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, bukan cuma melakukan pengawasan, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan, kuratif, sampai tahap penindakan. Jadi, tugas kami dari hulu sampai hilir,” urainya.
Dalam kaitannya dengan pengawalan program MBG, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa BPOM tidak hanya berperan pada saat makanan diedarkan, melainkan dimulai juga dari tahap awal riset, kesiapan lokasi produksi pangan (dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG), penyiapan bahan, produksi, hingga saat tahap peredaran pangan. Ini sebagai upaya antisipasi dari berbagai sektor terhadap terjadinya kejadian tidak diinginkan akibat pangan MBG yang disajikan kepada masyarakat.
“Kita tahu ada beberapa kejadian luar biasa yang terjadi di beberapa titik, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kami memitigasi sebelum makanan sampai ke anak-anak di sekolah, kita fiksasi betul bagaimana sumber makanannya, pengolahan dan dapurnya, hingga proses distribusinya sampai ke anak-anak sehingga harapannya ke depan, pangan MBG Indonesia semakin aman,” jelasnya lebih lanjut.
Taruna Ikrar mengatakan bahwa program MBG adalah pekerjaan yang sangat berat sehingga membutuhkan support maksimal dari semua pihak yang terlibat. “BPOM berkomitmen untuk terus mendukung secara maksimal dengan segala kemampuan maupun keterbatasan kami,” sebutnya.
Dukungan BPOM tidak terbatas hanya pada program MBG, tetapi juga untuk memberikan kemudahan berusaha di bidang pangan olahan secara umum, khususnya untuk mendukung peningkatan kapasitas berusaha dari UMKM pangan.
Taruna Ikrar menambahkan bahwa keamanan pangan merupakan bagian yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menyambut dan memaksimalkan potensi bonus demografi yang diprediksi terjadi di Indonesia pada tahun 2045. Dengan segala tantangan yang dihadapi dari segi perubahan lingkungan strategis, perubahan iklim, dan perubahan pola konsumsi masyarakat sebagai pengaruh perkembangan teknologi, tentunya menjadi persoalan yang tidak bisa hanya ditangani oleh BPOM.
“Sebagai pengawas, BPOM tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk itu, kami sangat butuh dukungan dari kampus, instansi-instansi lain juga, harus lintas sektoral. Kita berkoordinasi dan bekerja sama maksimal untuk mewujudkan visi kita bersama untuk Indonesia Emas 2045, salah satunya melalui momen seminar hari ini,” pungkasnya.
Selain Kepala BPOM, Seminar Haqfest 2025 juga menghadirkan narasumber dari instansi terkait pangan lainnya, yaitu BGN, Bapanas, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, juga terdapat sesi talkshow yang mendiskusikan tentang peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan dan ketahanan pangan nasional, teknologi terkini pengujian pangan, inovasi-inovasi di bidang pangan, serta tantangan dalam penerapan MBG; juga terdapat gelaran pameran produksi dan teknologi pangan. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
