Marilah kita semua bekerja keras dan bekerja cerdas agar menyumbangkan sesuatu yang optimal kepada bangsa dan negara kita. Demikian disampaikan Kepala Badan POM Dra. Lucky S. Slamet, Apt., MSc dalam sambutannya pada acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah Pejabat Eselon IIA, IIB, IIIA, dan IVA di lingkungan Badan POM dan Balai Besar/Balai POM pada hari Selasa, 5 Juni 2012 di Aula Gedung C Badan POM.
Adapun pejabat struktural yang dilantik pada hari ini adalah sebagai berikut:
- Budi Djanu Purwanto, SH, MH sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Badan POM RI
- Ema Setyawati, S.Si, Apt., ME sebagai Kepala Biro Umum Badan POM RI
- Hendri Siswadi, SH sebagai Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM RI
- Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt, MHA sebagai Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan POM RI
- Drs. Mustofa, Apt, M.Kes. sebagai Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI
- Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar POM di Palembang
- Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si Sebagai Kepala Balai Besar POM di Manado
- Drs. Mohammad Alibata Harahap, Apt, M.Kes. sebagai Kepala Balai Besar POM di Pontianak
- Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
- I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM sebagai Kepala Balai POM di Palangkaraya
- Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt sebagai Kepala Bidang Mikrobiologi Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM RI
- Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt, MP sebagai Kepala Bagian Rencana Strategis dan Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI
- Tanti Lanovia, S.Si, Apt sebagai Kepala Bidang Keamanan Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM RI
- Siti Asfijah Abdoellah, S.Si,Apt,MmedSc sebagai Kepala Sub Direktorat Surveilan Dan Analisis Resiko Produk Terapetik dan PKRT – Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Badan POM RI
- Dra. Wiwik Ambarwati, Apt, M.Epid sebagai Kepala Seksi Toksikologi dan Farmakologi - Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM RI
- Franciska Yunita Wahyuni Febrianti, S.Si, Apt sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Psikotropika - Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan POM RI.
Lebih lanjut, dalam sambutannya Kepala Badan POM juga menyampaikan bahwa tantangan bidang pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks mengharuskan seluruh pejabat dan staf Badan POM harus lebih proaktif dalam sikap profesionalismenya. Terkait dengan hal tersebut, bagi pejabat yang baru dilantik agar dapat menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan POM RI serta lintas instansi dan lintas sektor, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah.
Upaya rotasi, mutasi, dan promosi jabatan struktural yang dilakukan merupakan tuntutan organisasi agar terjadi peningkatan kinerja organisasi Badan POM RI secara bermakna untuk menjawab ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang makin tinggi.
Ekspektasi yang tinggi dari pemangku kepentingan inilah yang menuntut Badan POM sebagai suatu organisasi yang berbasis ilmiah "scientific base organization"membuat Badan POM harus senantiasa memberikan kesempatan optimal bagi seluruh pegawainya untuk berkarya secara profesional dan sekaligus mengharapkan agar setiap pegawai dapat bekerja dengan integritas tinggi, jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara yang didasari oleh pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
Beliau juga mengingatkan bahwa Badan POM harus terus melaksanakan Reformasi Birokrasi yang menekankan pada 3 unsur pokok yaitu kualitas birokrasi, pemberantasan korupsi dan pembangunan infrastruktur. Beliau meminta kepada seluruh jajaran Badan POM dan Balai Besar/Balai POM agar mencermati pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Badan POM yang telah kita lakukan pada tanggal 14 Mei 2012 lalu dengan disaksikan oleh KeMenPAN dan BPK, dan selanjutnya diikuti dengan pemilihan unit kerja yang dinyatakan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Semoga pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah yang diberikan ini dengan baik.
Biro Hukmas
