Jakarta - Rabu (14/02), Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito melantik 202 orang pejabat struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).
Pelantikan ini merupakan bagian dari tahapan restrukturisasi organisasi yang akan segera dilalui BPOM dalam waktu dekat. “Jenjang karir di birokrasi ada dua, yaitu jenjang jabatan fungsional dan jabatan struktural. Diantara para pejabat fungsional yang dilantik hari ini akan ada yang dilantik kembali untuk menduduki jabatan Pimpinan Struktural. Tentu tidak semua orang dapat menjadi pimpinan struktural. Penempatan akan disesuaikan dengan kinerja dan bakat masing-masing orang”, jelas Kepala BPOM dalam sambutannya usai pelantikan.
"Pengelolaan kedua jenjang jabatan tersebut akan terus dikembangkan. Birokrasi itu seharusnya miskin struktur, tetapi kaya fungsi. Jadi, sesedikit mungkin strukturnya, tetapi tetap dapat menjalankan fungsi sesuai dengan visi misi yang diemban organisasi. Inilah yang akan terus kita kembangkan ke depannya”, tambahnya.
Setelah pengangkatan sumpah jabatan terhadap seluruh pejabat fungsional, dilakukan penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan dan pakta integritas oleh pengambil sumpah dan Kepala BPOM RI sebagai pengangkat sumpah dengan disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta Deputi Bidang Penindakan. Pengambil sumpah diwakili oleh Sondang Widya Estikasari dari Kedeputian III dan Yan Hermawan dari Kedeputian IV.
Di akhir sambutannya, Kepala BPOM kembali mengingatkan paara pejabat fungsional PFM yang baru dilantik tentang tugas dan dungsi penting BPOM sebagai pengawas obat dan makanan yang harus diemban, termasuk pula mendampingi dan fasilitasi pengembangan industri obat dan makanan, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja untuk kita semua. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik dalam pengabdian kita di manapun kita berada”, tutup Kepala BPOM. HM-Herma
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
