JAKARTA. Untuk siap menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM melakukan perubahan paradigma dari yang semula sebagai Watch-Dog Control menjadi proactive control. Sebelumnya Badan POM lebih mengandalkan pengawasan berbasis inspeksi ke sarana-sarana produksi atau distribusi ketika prosesnya sudah berjalan. Dengan perubahan paradigma menjadi proactive control, Badan POM melebarkan cakupan pengawasannya lebih ke arah hulu dan terintegrasi, sehingga penyimpangan dalam berbagai proses yang terkait dengan Obat dan Makanan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.
Badan POM mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan Risk Management Program (RMP) oleh pelaku usaha, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh regulator (Badan POM). Para pelaku usaha juga didorong untuk dapat lebih mandiri dan ikut berperan aktif dalam memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesi. Hal ini disampaikan secara on air di DAAI TV oleh Rita Endang, Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan Badan POM pada hari Kamis, 25 Februari 2016 pukul 09.00 – 10.00 WIB. Program On air “Halo Indonesia” DAAI TV ini mengambil tema “PENINGKATAN KUALITAS BPOM DALAM MENYAMBUT KERJA SAMA MEA”
Tujuan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan ini adalah agar meningkatkan jaminan terhadap keamanan, kualitas serta efektivitas/nilai gizi dari produk Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia, terutama komoditi produksi dalam negeri. Badan POM juga sedang berfokus untuk membina para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk terus meningkatkan kualitas usahanya dengan memenuhi regulasi yang berlaku. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri dapat lebih ditingkatkan dan pada akhirnya daya saing produk dalam negeri turut meningkat. Daya saing produk dalam negeri inilah yang menjadi modal bagi Indonesia untuk dapat bersaing di tengah bebasnya arus barang produksi luar negeri di era MEA saat ini.
Pada kesempatan ini juga disampaikan mengenai kerjasama Badan POM dengan badan-badan pengawas obat dan makanan dari negara-negara ASEAN untuk koordinasi keamanan Obat dan Makanan. Indonesia dalam hal ini Badan POM juga secara resmi menjadi anggota PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) yang ke 41. PIC/S adalah organisasi international yang dibentuk sebagai wadah kerjasama otoritas regulatori di masing-masing negara yang berwenang memeriksa kepatuhan terhadap pelaksanaan Good Manufacturing Practice (GMP) atau di Indonesia dikenal dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Melalui keanggotaan Badan POM dalam PIC/S ini diharapkan dapat mendukung Indonesia dalam memanfaatkan peluang pengembangan bisnis dan memperkuat posisi tawar di pasar farmasi baik di tingkat ASEAN maupun global. Selain itu, kualitas pengawasan Badan POM dapat dikategorikan sejajar dengan Institusi pengawas Obat negara maju anggota PIC/S lainnya seperti Amerika Serikat (US FDA), Inggris (MHRA), Jepang (PMDA) dan Australia (TGA).
Untuk menghadapi MEA, BPOM juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Contact Center Halo BPOM 1500533 untuk masyarakat dan pelaku usaha. Contact Center berperan sebagai gerbang pertama akses masyarakat ke Badan POM melalui mekanisme pemberian informasi dan penerima pengaduan. Pengaduan, masukan, dan saran dari masyarakat terhadap pelayanan publik Badan POM akan dievaluasi untuk perbaikan pelayanan publik Badan POM. Selain itu pengaduan masyarakat tentang pelanggaran terhadap pendistribusian serta keamanan, mutu dan manfaat produk obat dan makanan yang diawasi BPOM merupakan peringatan dini (early warning system) bagi Badan POM untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan.
Pada akhir on air tak lupa disampaikan bagaimana tips mengenali produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dengan cara Cek BPOM melalui Android, Cek KIK dengan mencermati Kemasan, Ijin edar dan Kedaluarsa serta disampaikan tentang IONI Mobile (Informatorium Obat Nasional Indonesia).
Pusat Informasi Obat dan Makanan
