Jakarta – Berbagai upaya ditempuh Badan POM untuk membawa bangsa ini terbebas dari belenggu pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upaya percepatan pelayanan publik khususnya untuk akses obat dan vaksin melalui deregulasi, simplikasi bisnis proses, serta digitalisasi dengan tetap mengutamakan aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat yang akan diedarkan ke masyarakat.
Mengambil momentum World Public Service Day yang jatuh pada tanggal 23 Juni setiap tahunnya, Badan POM menyelenggarakan kegiatan Forum Pelayanan Publik Terpadu di Bidang Obat Sepanjang Produk Life Cycle, Selasa (22/06). Mengambil tema “Sinergisme dengan Semangat Melayani Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19”, rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 21 hingga 25 juni 2021.
“Berbagai tuntutan percepatan pelayanan publik mengharuskan kita mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini dianggap kaku, prosedural, dan administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan kepada kecepatan, inovatif, dan berorientasi kepada tujuan yang komprehensif,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat membuka acara tersebut secara langsung.
Hingga saat ini Badan POM telah melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19, khususnya percepatan publik melalui simplifikasi persyaratan registrasi dalam skema Emergency Use Authorization (EUA), dengan tetap mempertimbangkan risk and benefit, serta dilakukan peninjauan kembali jika didapatkan data baru. Hingga saat ini, Badan POM telah menerbitkan 20 (dua puluh) persetujuan EUA obat dan vaksin seperti Vaksin COVID-19, Coronavac, COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Favipiravir, dan Remdesivir.
Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah aspek utama dalam percepatan akses obat. Hal tersebut ditekankan Kepala Badan POM dalam sambutannya “Badan POM menyadari bahwa untuk mendorong dukungan pada percepatan akses obat dan pengembangan dunia usaha obat dan makanan, kualitas pelayanan publik dan pembinaan dengan mengedepankan budaya inovatif, adaptif, dan solutif perlu terus ditingkatkan,” tegasnya.
“Kami terbuka terhadap segala masukan dari seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menyusun kebijakan. Kami harap forum ini dapat menjadi wadah komunikasi dengan pelaku usaha terkait pelayanan publik dan pembinaan di bidang obat,” imbuh Kepala Badan POM.
Rangkaian acara pelayanan publik di bidang obat selama sepekan tersebut tak hanya diselenggarakan di Ibukota, namun juga dilakukan di berbagai daerah, antara lain:
- Asistensi Regulasi di bidang Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Jakarta; Desk Konsul dalam rangka percepatan Registrasi Obat di Semarang;
- Refreshment Pelayanan Publik Analisa Hasil Pemeriksaan (AHP), Surat Keterangan Impor (SKI), dan Iklan Obat di Era Digital dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Surabaya;
- Sepekan Melayani Asistensi Regulatori Terpadu GMP (SMART GMP) di Bekasi; serta
- Launching dan Sosialisasi Sistem Informasi Standar Obat (SISOBAT) di Jakarta.
Menutup sambutannya, Kepala Badan POM menegaskan forum ini adalah salah satu bentuk inovatif dan proaktif Badan POM dalam menjangkau pelaku usaha yaitu, dengan melakukan coaching dan pendampingan untuk persamaan persepsi antara regulator dengan pelaku usaha. “Komunikasi yang baik antara Badan POM dengan pelaku usaha adalah kunci untuk percepatan pelayanan publik dengan pelayanan prima,” tutupnya.
Dalam acara tersebut, Badan POM memberikan award kepada stakeholder yang memenuhi kriteria terutama dalam bidang farmasi, yaitu Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) sebagai Industri Farmasi yang turut mewujudkan kemandirian di bidang kefarmasian dan sebagai produsen bahan baku ARV dan antihipertensi pertama di Indonesia; Pedagang Besar Farnasi (PBF) PT. Biofarma sebagai PBF yang memiliki komitmen dalam menyaluran vaksin COVID-19; Rumah Sakit Mitra Kenjeran Surabaya sebagai Rumah Sakit kontributor data terbanyak dalam kegiatan farmakovigilans aktif; Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan sebagai site uji klinik yang konsisten melaksanakan Good Clinical Practice (GCP) dan konsisten melakukan capacity building kepada peneliti dan calon peneliti; dan PT. Combiphar sebagai Pelaku usaha yang proaktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan konsultasi publik rancangan peraturan di bidang obat.
Di penghujung acara, turut diluncurkan beberapa buku terkait dengan penanganan COVID-19, antara lain: Buku Pengelolaan Vaksin COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Rangka Vaksinasi COVID-19; Buku SAKU (Seputar Karakteristik dan Mutu) Vaksin COVID-19; dan Serba-Serbi Obat. Tujuan peluncuran buku ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan vaksin COVID-19 khususnya untuk tenaga farmasi, serta materi edukasi agar masyarakat luas lebih mengenal apa itu vaksin COVID-19 sehingga lebih waspada dan bijak dalam menyikapi hoaks yang beredar di masyarakat. (HM-Bayu)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
