Jakarta - Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito membuka langsung acara Sarasehan Pejabat Fungsional Perencana di lingkungan BPOM pada Jumat (2/12/2022). Forum ini diselenggarakan sebagai wadah dialog antara pimpinan (Kepala BPOM) dengan pemangku jabatan fungsional tertentu (JFT), khususnya Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Selain diikuti oleh Perencana, kegiatan juga diikuti secara hybrid oleh Calon Perencana, baik dari unit kerja pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
JFP di lingkungan BPOM memiliki peran strategis dalam merencanakan pembangunan agar ke depannya pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. BPOM saat ini memiliki 57 orang Perencana yang jumlahnya masih belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan perencanaan di masing-masing unit kerja. Masih terdapat unit kerja pusat maupun UPT yang belum memiliki JF Perencana sehingga pekerjaan perencanaan harus dilakukan oleh JF lain.
Peserta forum berkesempatan berdiskusi santai bersama Kepala BPOM dan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait peran perencana, strategi ke depan, hingga berbagi seputar pengalaman Kepala BPOM sebagai perencana. “Sebelum menjabat sebagai Kepala BPOM, saya adalah Perencana Ahli Utama. Saya sangat senang dapat berdiskusi dengan JFP BPOM pada hari ini,” ujar Kepala BPOM.
“Peran perencana sangat strategis untuk mendukung organisasi agar agile dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan strategis, sehingga dapat terus memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat dan stakeholder,” lanjut Kepala BPOM.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, tugas seorang Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk itu, Perencana diharapkan mampu melakukan perencanaan strategis, baik pada level satuan kerja maupun organisasi, nasional maupun regional dalam lingkup pengawasan obat dan makanan.
Perencana BPOM juga diharapkan memiliki spektrum pemikiran dan wawasan luas karena peran BPOM tidak hanya terkait perlindungan kesehatan, tetapi juga dukungan pada ekonomi, industri, perdagangan, dan penegakan hukum. “Seorang perencana harus berpikiran terbuka, serta membuka diri untuk berinovasi dan membangun visi jauh ke depan. Selain juga mampu menerjemahkan tantangan lingkungan strategis, serta kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan pengawasan obat dan makanan yang efektif,” jelasnya lagi.
Kepala BPOM menyampaikan bahwa tantangan riil yang dihadapi saat ini adalah kejahatan obat, berupa cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada sirup obat dalam kaitannya dengan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Perencanaan program BPOM ke depan harus mencakup respons atas permasalahan ini sebagai bagian dari upaya perbaikan gap sistem jaminan keamanan-mutu obat agar krisis serupa tidak terulang kembali.
“Melalui forum ini, kita berbagi inspirasi dan ide serta bertukar pikiran untuk peningkatan kualitas perencanaan di lingkungan BPOM dan juga penguatan BPOM secara keseluruhan,” tukas Kepala BPOM.
Kegiatan dialog ditutup dengan penegasan dari Kepala BPOM bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan berperan sebagai unit kerja Pembina JFP di lingkungan BPOM. Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) diharapkan dapat bersinergi dalam pemenuhan kebutuhan, pemberdayaan, serta pengembangan kapasitas dan kompetensi JFP. Dengan begitu, pemangku JFP di lingkungan BPOM dapat berkontribusi optimal dalam perencanaan pembangunan, sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. (HM-Grace)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
