Bandung - Kamis (17/4/2025) Jajaran BPOM yang dipimpin Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambangi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung. Kunjungan ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan webinar dan visitasi ke fasilitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit dalam upaya mempercepat pengembangan teknologi kesehatan berbasis riset dan inovasi yang terus digalakkan pemerintah.
Dalam webinar bertajuk Bridging the Gap: Global Disparities in Clinical Trial Access yang digelar di RSHS, Kepala BPOM hadir sebagai salah satu narasumber. Acara ini diikuti oleh para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di RSHS ini juga mengundang Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Dirjen Farmalkes) Kementerian Kesehatan RI, Dr. Rizka Andalusia yang hadir secara daring serta Direktur Utama RSHS Rachim Dinata Marsidi.
Dalam kerangka kerja sama lintas sektor, konsep academic, business, dan government (ABG) atau kerap disebut triple helix dapat mendorong percepatan akses dan penguatan uji klinik di Indonesia sebagai fondasi transformasi layanan kesehatan nasional. Konsep ini juga sejalan dengan gagasan Kepala BPOM Taruna Ikrar yang mengembangkan konsep ABG inovasi teknologi. Melalui konsep ini, hasil riset dan penelitian dapat dikembangkan secara optimal menjadi produk inovasi berdaya saing tinggi di pasaran.
Dirjen Farmalkes Rizka Andalusia menekankan pentingnya membangun ekosistem riset yang solid sebagai bagian dari agenda transformasi kesehatan nasional. Ia menyebut bahwa regulasi telah disiapkan untuk mempercepat implementasi hasil riset ke dalam layanan.
“Kami telah menyusun regulasi turunan dari UU Nomor 17/2023 yang memungkinkan akselerasi pemanfaatan inovasi di layanan kesehatan. Indonesia juga tengah membangun pusat riset klinik nasional (INA-CRC) agar uji klinik lebih terstruktur dan dapat dilakukan tidak hanya di rumah sakit pusat, tapi juga di RS daerah hingga puskesmas,” ujarnya. Rizka juga menyoroti pentingnya regulatory sandbox dan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan di bidang alat kesehatan, termasuk untuk rehabilitasi medis dan tindakan bedah.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyoroti masih rendahnya jumlah uji klinik di Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki populasi besar dan keberagaman penyakit yang seharusnya menjadi keunggulan dalam pelaksanaan uji klinik.
“Standar uji klinik yang kami terapkan sangat ketat agar masyarakat tidak merasa dijadikan kelinci percobaan. BPOM terus mempercepat proses persetujuan uji klinik dan memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi. Saat ini sudah ada 185 kerja sama aktif dengan institusi akademik,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia tengah dinilai oleh WHO untuk menjadi bagian dari WHO Listed Authority (WLA), yang akan meningkatkan reputasi dan daya saing produk Indonesia secara global. “Jika BPOM masuk dalam WLA, maka hasil uji klinik dari Indonesia akan lebih diakui dunia, dan ini penting untuk membuka akses pasar internasional bagi produk kesehatan dalam negeri,” tambah Taruna.
Direktur Utama RSHS Rachim Dinata Marsidi, menegaskan komitmen RSHS sebagai rumah sakit pendidikan dalam mendorong riset yang berdampak pada pelayanan. “RSHS berkomitmen memperkuat kapasitas riset melalui fasilitas Clinical Research Center yang kini telah kami miliki. Kami juga tengah mengembangkan teknologi nuklir seperti siklotron untuk keperluan medis dan riset, yang ditargetkan siap digunakan tahun depan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa fasilitas di RSHS telah ditingkatkan setara dengan rumah sakit modern lainnya, namun tetap inklusif bagi pasien pengguna BPJS.
Dalam diskusi ini juga dibahas tantangan pelaksanaan uji klinik mulai dari pendanaan, akses subjek penelitian, hingga koordinasi lintas sektor. Kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah—dikenal sebagai konsep ABG didorong sebagai solusi mempercepat inovasi.
Webinar ini menjadi langkah penting dalam mengurai kesenjangan akses uji klinik global dan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun ekosistem riset kesehatan yang kompetitif di tingkat dunia. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi BPOM untuk menegaskan perannya sebagai regulator yang bukan hanya mengawasi, tetapi juga mengakselerasi inovasi melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM juga melakukan peninjauan pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) RSHS Bandung. Inspeksi ini dimaksudkan untuk memastikan obat yang dikonsumsi pasien aman dan bermutu, tidak hanya saat melakukan pelayanan kesehatan namun penyimpanan dan distribusi obat dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“BPOM siap mendampingi rumah sakit dalam berbagai penerapan aspek regulasi, fasilitasi dan bimbingan teknis termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan obat. Saya berharap semua unsur termasuk jajaran rumah sakit untuk menjadi pelopor yang tak hanya mengutamakan pelayanan klinis, tetapi juga mampu menjadi mitra BPOM dalam mendorong transformasi sistem kesehatan nasional,” tutup Taruna Ikrar. (HM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
