Jakarta - Dalam upaya memperkuat ekosistem farmasi nasional dan mempercepat terwujudnya kemandirian obat, BPOM menggelar kegiatan Intensifikasi Asistensi Regulatori Obat Terpadu bagi pelaku usaha wilayah Jakarta, Banten, dan Sumatra. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Kemayoran-Jakarta, Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, dan melalui platform Zoom.
Mengusung tema “Mendorong Kemandirian Obat yang Aman, Berkhasiat, dan Bermutu dalam Mendukung Asta Cita”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara BPOM dan industri farmasi. Melalui kerja sama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), BPOM menghadirkan ruang dialog terbuka yang tidak hanya menyampaikan arah kebijakan terbaru, tetapi juga menyerap aspirasi, tantangan, dan harapan dari para pelaku usaha.
Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan, Senin (19/5/2025), menyoroti berbagai persepsi yang berkembang di tengah pelaku usaha, termasuk anggapan bahwa proses perizinan edar obat kerap kali memakan waktu lama. Namun, menurut Taruna Ikrar, penyebab utama keterlambatan tersebut bukan berasal dari BPOM, melainkan karena belum lengkapnya dokumen atau persyaratan registrasi yang diajukan oleh pelaku usaha.
“Kalau tidak memenuhi standar, BPOM pasti tolak. Tapi kalau sudah memenuhi semua persyaratan, BPOM pasti keluarkan izinnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas alasan di balik penyelenggaraan asistensi regulatori terpadu ini. “Kami [BPOM] tidak duduk di belakang meja, tapi turun ke lapangan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mengurai benang kusut registrasi dan sertifikasi,” tukas Taruna Ikrar. Langkah ini merupakan bentuk nyata pelayanan BPOM dalam mendukung kemudahan berusaha sekaligus memastikan standar mutu di bidang produksi dan distribusi obat benar-benar terpenuhi.
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Rita Mahyona menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan membangun komunikasi 2 arah yang konstruktif. Melalui asistensi yang berlangsung selama 5 hari, BPOM menyediakan berbagai desk konsultasi yang mencakup registrasi obat, Sistem Informasi Standar Obat (Sisobat), mutu, keamanan, iklan, penandaan, farmakovigilans, ekspor-impor, serta aspek Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Desk asistensi ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha meminimalkan temuan, khususnya terkait corrective action and preventive action (CAPA).
Selain sesi asistensi, kegiatan ini juga menjadi wadah peluncuran tiga program inovasi BPOM yang dirancang untuk menjawab tantangan strategis di sektor farmasi. Program pertama adalah Joint Audit Pemasok, hasil kolaborasi BPOM dan GPFI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit pemasok bahan baku obat. Program kedua, BPOM meluncurkan SIGAP KLINIK sebagai upaya percepatan perizinan uji klinik yang lebih responsif terhadap kebutuhan riset di tanah air. Program ketiga, BPOM bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengembangkan program penguatan kompetensi apoteker secara terstruktur dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan peningkatan mutu layanan kefarmasian.
Lebih dari itu, kerja sama antara BPOM dan IAI diperkuat melalui penandatanganan perpanjangan memorandum of understanding (MoU) terkait penguatan pengawasan obat dan makanan melalui dukungan profesi apoteker. Kegiatan ini juga disertai penandatanganan Komitmen Pelaku Usaha untuk Mendukung Kemandirian Obat oleh perwakilan GPFI dari wilayah DKI Jakarta, Banten, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara, serta perwakilan dari International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), Indonesian Association for the Study of Medicinals (IASMED), dan IAI.
Board Member IPMG Manish K. Munot, dalam sambutannya, menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dalam melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. “Mari kita saling memahami kebutuhan masing-masing pihak dan bekerja bersama untuk mewujudkan perbaikan serta pertumbuhan sektor farmasi di Indonesia,” ungkapnya.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa kemandirian obat bukan sekadar cita-cita nasional, melainkan bagian dari ketahanan bangsa. Kepala BPOM menutup sambutannya dengan menyampaikan bahwa tantangan besar seperti perubahan iklim, ketergantungan impor bahan baku, dan perkembangan teknologi hanya bisa diatasi, jika semua pihak bergerak bersama. “Dengan bekerja sama, kita dapat menghasilkan hal yang bermanfaat bagi orang banyak,” pungkas Taruna Ikrar.
Hadir dalam pembukaan kegiatan ini antara lain Kepala Lembaga Farmasi Angkatan Udara; perwakilan Kepala Lembaga Farmasi Pusat Kesehatan Angkatan Darat; perwakilan Kepala Lembaga Farmasi Angkatan Laut; Ketua Umum GPFI beserta jajaran; perwakilan GP Farmasi Jakarta, GP Farmasi Banten, GP Farmasi Sumatera Utara, GP Farmasi Sumatera Selatan, GP Farmasi Jawa Timur, GP Farmasi Jawa Tengah, dan GP Farmasi Jawa Barat; Board Member dan Executive Director IPMG; Ketua IAI; perwakilan The Indonesian Association for the Study of Medicinals (IASMED); dan perwakilan dari industri farmasi serta pedagang besar farmasi. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
