Jakarta- BPOM RI hari ini melakukan kick off meeting terkait tindak lanjut hasil pertemuan dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) bersama perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Kementerian Luar Negeri Selasa (18/04/2023). Pertemuan ini membahas kesiapan produk pangan hewani termasuk perikanan Indonesia yang akan di ekspor ke tanah suci.
“Pertemuan ini merupakan kick off meeting terkait tindak lanjut pertemuan dengan SFDA awal bulan lalu, kaitannya kemudahan akses (ease of access) produk berbahan hewani, perikanan termasuk ikan tangkap dan budidaya”, Jelas Kepala BPOM, Penny K. Lukito mengawali pertemuan.
BPOM sebagai Competent Authority telah bekerja sama dengan SFDA sejak tahun 2018 lalu tentang pengawasan kualitas dan keamanan produk obat dan makanan. Hal ini yang memudahkan jalannya diplomasi terkait kendala masuknya produk hewani Indonesia ke Arab Saudi.
“Itulah kenapa kepercayaan mereka terhadap Indonesia FDA karena kami sesama badan regulator obat dan makanan. Untuk itu, perlu kita jaga dan tingkatkan kepercayaan terhadap produk-produk kita, dengan kepercayaan itulah, komunikasi kita buka, trust terbangun, mereka memberikan solusi bagaimana hal yang mandek (ekspor pangan hewani) terbuka”, lanjut Kepala BPOM.
Kepala BPOM memaparkan, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh produsen pangan mengandung hewan, terutama komoditi ikan, unggas, dan daging serta turunan produknya, khususnya mengenai perizinan dan juga aturan inspeksi/audit langsung pada industri terkait yang dilakukan oleh tim SFDA. “Tugasnya BPOM adalah membantu regulasi yang menghambat sehingga clear, terbuka dan memudahkan dunia usaha termasuk ekspor impor. Kami (bersama SFDA) sama-sama regulator, dan kita memang harus memenuhi aspek keamanan pangan. Itu menjadi syarat yang tinggi dari tiap negara.” Ujar Kepala BPOM.
Produk pangan Indonesia memiliki potensi besar untuk diekspor ke Arab Saudi mengingat pangsa pasar jamaah haji dan umrah dari Indonesia cukup besar. Kita memiliki 221 ribu jamaah haji dan 675 ribu jamaah umrah per tahun. Jamaah Indonesia memerlukan ketersediaan pangan aman, bermutu, dan bergizi yang sesuai dengan selera orang Indonesia agar dapat melaksanakan ibadah di tanah suci dengan baik. Di samping jamaah haji dan umroh, ada diaspora dan penduduk lokal Arab Saudi sebagai konsumen potensial pangan Indonesia.
Kegiatan koordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini bertujuan membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian/lembaga guna memperkuat pola koordinasi dan mekanisme inspeksi. KKP diharapkan dapat memastikan kesiapan Unit Pengelola Ikan (UPI) yang akan dinspeksi oleh SFDA. Sedangkan, Kementerian Pertanian diharapkan menindaklanjuti upaya pengangkatan larangan ekspor unggas Indonesia ke Arab Saudi.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian, Tri Melasari, mengapresiasi kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh BPOM. “Hal ini sangat membantu dalam memberikan kesempatan ekspansi yang lebih terbuka dan ini tentu sangat diharapkan bagi para peternak unggas yang ada”, ujarnya kepada awak media dalam konferensi pers di kantor BPOM.
Kementerian KKP melalui Kepala Pusat Pengendalian Mutu, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Widodo Sumoyanto juga mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan BPOM terhadap SFDA, “BPOM melalui Deputi 3 dan timnya juga sangat membantu Unit Pengolah Ikan untuk bisa menghasilkan komoditi ikan dengan kualitas layak ekspor dan sebagai bentuk inspeksi awal (persiapan)”, tegasnya. Oleh karena itu, KPP sangat mendukung BPOM dalam mengawal kerja sama dengan SFDA ini, terlebih untuk mendapatkan kepercayaan SFDA.
Direktur Pengembangan Produk Ekspor Primer, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Merry Maryati menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan BPOM ini berjalan seiring dengan program yang dijalankan oleh pihaknya yaitu “Optimalisasi UKM untuk mendukung Umroh dan Haji” sejak tahun 2021 hingga saat ini. Selain itu, hal ini juga mendukung "Program Indonesian Trade Promotion Center" yang semakin mempermudah alur promosi produk atau komoditi Indonesia. KemenDag berharap agar kedepan pasar luar Arab Saudi dapat lebih terbuka terhadap komoditi-komoditi dari Indonesia. "Kementerian perdagangan mendukung langkah-langkah BPOM, kami akan membantu para eksportir dalam mencari pasar dan mendatangkan buyers dari negara Arab Saudi," terangnya.
Kementerin Luar Negeri melalui Koordinator Kerja Sama Bilateral dengan Saudi Arabia, Oman dan Yaman, Direktorat Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik, Safaat Ghofur, menerangkan bahwa SFDA dan Kementeriannya juga sedang menjajaki pembahasan perjanjian kerja sama terkait halal. Walaupun bukan menjadi ranah BPOM, namun pihaknya berharap BPOM tetap andil dalam melakukan komunikasi terkait hal ini di Indonesia. "Dari data yang kami terima, saat ini Indonesia telah melakukan ekspor 16 ton untuk pemenuhan konsumsi jamaah haji di Arab Saudi di mana kebutuhannya sendiri hingga 60 ton. Hal ini tentu memperjelas besarnya peluang ekspor yang dapat dilakukan Indonesia demi pemenuhan kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. KemenLu siap untuk mendukung dan mendampingi Badan POM dalam mengawal hubungan bilateral ini", ungkapnya kepada media.
Pemerintah Indonesia melalui BPOM dan kementerian/lembaga terkait ke depannya akan melakukan diseminasi hasil pembahasan dan memberikan Regulatory Asisstance bagi pelaku usaha pangan Indonesia serta menyusun mutual recognition antara BPOM dan SFDA berdasarkan hasil inspeksi awal BPOM ke sarana pangan. Dengan demikian, pihak SFDA tidak perlu melakukan on-site inspection ke Indonesia, namun dilakukan oleh National Competent Authority, yaitu BPOM. (HumasBPOM-Benny)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
