Jakarta – Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disingkat WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dinilai secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika laporan keuangan diberikan opini WTP ini, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalau pun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh banyak terhadap pengambilan keputusan
Sebagai bentuk apresiasi terkait opini WTP tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah yang meraih kategori WTP selama 5 tahun berturut-turut. Terdapat 43 K/L yang mendapatkan penghargaan tersebut, salah satunya adalah Badan POM. Hal ini dikarenakan Badan POM sudah konsisten mempertahankan kategori WTP sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan.
Acara penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019. Kegiatan yang diselenggarakan Kamis (12/09) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh setidaknya 300 perwakilan K/L.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat menyerahkan penghargaan tersebut, Sri Mulyani mengucapkan selamat atas konsistensi yang dipertahankan oleh Badan POM. Menteri Keuangan mengharapkan agar pemanfaatan laporan keuangan tidak hanya menggunakan laporan di K/L masing-masing. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dikonsolidasikan juga penting dalam memberikan peta yang lengkap dalam menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran.
Melalui pelaksanaan rakernas ini, pemerintah mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat. Pada akhirnya, dengan pengelolaan keuangan yang sehat, akan terwujud Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam mencapai tujuan bernegara. (HM-Chandra)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
