Sebanyak 7 orang peserta yang berasal dari kuliah profesi di Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengunjungi Badan POM pada Jum’at (10/7/2015). Mewakili Kepala Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA, T. Bahdar J. Hamid yang didampingi oleh Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Hendri Siswadi, menerima kunjungan dalam diskusi yang bertajuk Penyidikan Obat dan Makanan tersebut.
Dalam paparannya, T.Bahdar J.Hamid menyampaikan bahwa obat dan makanan merupakan salah satu industri strategis yang harus mendapat perhatian khusus karena menyangkut aspek kesehatan manusia dan aspek perekonomian bangsa. Oleh karena itu pengawasan obat dan makanan penting dilakukan untuk mengawal peredaran obat dan makanan yang aman. Dukungan lintas sektor juga sangat dibutuhkan Badan POM, terutama POLRI dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Menanggapi hal itu SESPIMTI POLRI sangat mendukung upaya Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan karena Badan POM memiliki peran yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Terlebih jika dibandingkan POLRI, coverage pengawasan Badan POM saat ini kurang luas belum mencapai kabupaten/kota bahkan kecamatan, sehingga perlu kerjasama lintas sektor dengan POLRI di bidang penegakan hukum.
Sinergitas dengan Kepolisian dapat diperkuat tidak hanya dengan penindakan tetapi juga pencegahan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Dalam upaya pengawasan obat dan makanan khususnya peredaran produk ilegal dan palsu melalui online, Badan POM bisa memanfaatkan kerjasama dengan Divisi Cyber Crime Mabes POLRI untuk melakukan pengusutan pelaku guna proses penegakan hukum.
Tindakan prefentif juga penting dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. POLRI melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) siap membantu Badan POM dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat agar lebih selektif mengkonsumsi obat dan makanan yang aman. POLRI memberikan saran kepada Badan POM untuk lebih intens dalam melakukan operasi pasar di berbagai daerah. (HM-20)
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
