Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menandatangani Nota Kesepahaman terkait Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis pada Kamis (23/1/2025) di kantor BPOM. Penandatanganan ini menandai komitmen kedua lembaga untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Taruna Ikrar menyatakan bahwa MBG merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. "Kita wajib mendukung gerakan MBG. Segala apapun, tanpa alasan, BPOM menjadi pendukung utama MBG,” tegasnya. Komitmen tersebut berakar pada urgensi pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat bagi seluruh anak Indonesia.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Selain itu, sekitar 60,8% anak-anak Indonesia mengalami anemia. Dengan kata lain, hanya kurang dari 20% anak di Indonesia yang memiliki kecukupan gizi yang sesuai dengan standar kesehatan. Oleh karena itu, program MBG menjadi langkah krusial dalam memastikan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak Indonesia.
"MBG ini penting sekali karena terkait dengan prognosis demografi Indonesia," ujar Dadan Hindayana. Pada tahun 2045, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 324 juta jiwa, dengan sebagian besar berasal dari keluarga berlatar pendidikan rendah. Menurutnya, di wilayah percobaan BGN, sekitar 60% anak tidak pernah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, serat, dan mineral. Selain itu, banyak anak yang tidak mampu mengakses susu karena keterbatasan ekonomi.
Salah satu fokus utama dalam program MBG adalah pemenuhan komposisi gizi yang seimbang. Tiga target lainnya yang menjadi perhatian BGN adalah pemenuhan kalori sesuai dengan tahap pertumbuhan anak, aspek higienis, dan keamanan pangan. BPOM memiliki peran penting dalam memastikan aspek higienis dan keamanan pangan dalam program ini.
BPOM melalui unit pelaksana teknis di daerah akan mengawasi keamanan pangan MBG sepanjang rantai penyediaannya, mulai dari proses produksi, hingga distribusi kepada masyarakat. Nota kesepahaman ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan pangan bergizi, serta pendampingan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan adanya nota kesepahaman ini, BPOM dan BGN berharap dapat menyusun langkah-langkah strategis bersama dalam mengawal pelaksanaan program MBG. Kerja sama ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, dengan menghasilkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas.
Penandatanganan nota kesepahaman pada hari ini juga dihadiri oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola Tigor Pangaribuan serta Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Nyoto Suwignyo, yang turut mendampingi Kepala BGN. Selain itu, hadir pula jajaran pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
