Jakarta - BPOM hadir dalam rangkaian kegiatan Green Economy Expo 2024 (GEE2024), Advancing Technology, Innovation & Circularity yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (5/7/2024). GEE2024 yang digelar sejak 3 Juli ini bertujuan mengakselerasikan implementasi ekonomi hijau melalui pengembangan ekosistem ekonomi sirkular yang dapat menghubungkan pihak pemerintah dengan non-pemerintah untuk mencari solusi penerapan ekonomi hijau dan mencapai target Net Zero Emission.
BPOM berpartisipasi pada talkshow dengan pembahasan mengenai Circular Talk: Improving Food Value Chain and Efficiency to Avoid Food Loss and Waste”. Juga mengangkat topik mengenai pengelolaan food loss and waste (FLW).
Talkshow dibuka oleh Counselor Development for Corporation of German Embassy in Jakarta Oliver Hoppe, Country Director for Indonesia and Timor Leste Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Rajendra Aryal, serta Deputi 2 Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang mewakili Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo. Para peserta kegiatan terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta/asosiasi dan praktisi, mitra pembangunan, pelajar, dan media.
Talkshow menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM (Plt. Deputi 3 BPOM) Ema Setyawati, Direktur The Global Alliance for Improved Nutrition Agnes A. Mallipu, Chief Executive Officer (CEO) Garda Pangan Eva Bachtiar. Selain itu, turut hadir juga Wakil Ketua Umum Bidang Wisata Berkelanjutan, Perhimpunan Hotel, dan Restoran Indonesia (PHRI) Lucia Karina dan Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Community Development Ni Nyoman Tri Puspaningsih. Jalannya talkshow dipandu oleh moderator dari Kantor Staf Presiden, Prita Laura.
Oliver Hoppe, mengawali sambutannya, menerangkan bagaimana Jerman telah memperkenalkan strategi penanganan pengurangan food waste (limbah makanan) sejak 2019. Menurutnya, strategi ini dapat mengurangi 30%--50% food waste pada 2030 mendatang. Strategi ini juga menekankan keterlibatan stakeholder yang terintegrasi dari tahap produksi hingga konsumsi, promosi kesadaran publik, penggunaan teknologi baru, pengawasan berkelanjutan, dan penyesuaian kebijakan di Jerman untuk menemukan solusi FLW.
“Permasalahan FLW ini merupakan masalah bersama. Kami sangat senang FLW dijadikan sebagai prioritas utama pemerintah Indonesia dan kita harus berkomitmen dalam mengimplementasikan dalam rencana pengembangan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pengembangan jangka panjang (RPJP),” tukas Rajendra Aryal.
Sementara itu, Nyoto Suwignyo dari Bapanas menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan. Gerakan tersebut dilakukan dengan membuat platform dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan penyediaan makanan dan food-hub kendaraan logistik pangan untuk mendonasikan pangan berlebih kepada yang membutuhkan. “Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi dan industri, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” tukasnya.
Plt. Deputi 3 BPOM Ema Setyawati dalam wicaranya menerangkan bahwa food loss merupakan kehilangan kuantitas dan kualitas bahan makanan yang terjadi selama pemanenan dan pengolahan. Sementara food waste adalah kehilangan makanan yang terjadi pada saat distribusi, penjualan/ritel, hingga konsumsi. Ia menjelaskan pengawasan full spectrum yang dilakukan BPOM terhadap pangan olahan, termasuk standar-standar keamanan pangan yang diterapkan di Indonesia merupakan upaya agar tidak terjadi FLW.
“Permasalahan food waste juga dapat disebabkan karena tidak diterapkannya cara distribusi/peredaran pangan olahan yang baik (CPerPOB), seperti tidak terkendalinya jalur distribusi menuju ritel, ketidaktersediaan lemari pendingin di tempat penjualan dan konsumen, penanganan bahan makanan yang tidak baik, pembelian dalam jumlah yang terlalu banyak, hingga mengambil makanan berlebih dan berakhir terbuang menjadi sampah,” papar Ema.
Ema berharap konsep manajemen keamanan pangan mengintegrasikan antara penerapan keamanan pangan (food safety) dan keberlanjutannya. Ia juga mendorong perkuatan kolaborasi antar pemerintah, industri akademisi, dan masyarakat untuk dapat mengembangkan solusi di setiap rantai nilai pangan agar efektif dan berkelanjutan. “... dan tentunya perlu ada aksi nyata bersama untuk menghindari FLW,” tutupnya. (HM-Rizky)
