Hal tersebut disampaikan oleh Lucky S. Slamet, Kepala Badan POM pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan di Hotel Harmoni One Batam pada 8-11 Februari 2012. Dua hal pokok yang akan dilakukan Badan POM adalah efisiensi sumber daya dan efektifitas sistem kerja sehingga Badan POM dapat memberikan perlindungan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.
Pembukaan yang dihadiri para pejabat eselon I, pejabat eselon II Badan POM serta para Kepala Balai Besar dan Balai POM seluruh Indonesia juga turut dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kepulauan Riau. Diantaranya Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, Staf Ahli Pimpinan yang mewakili Walikota Batam, Direktur Narkoba POLDA Kepulauan Riau yang mewakili Kapolda Kepulauan Riau, Asisten Ahli Pidana Umum mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam.
Letak Batam yang strategis disatu sisi mempunyai nilai ekonomi yang besar, disisi lain menimbulkan upaya pengawasan khusus terkait masuknya produk obat dan makanan ilegal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Riau memberikan perhatian yang besar bagi keberadaan Badan POM, dan itu menjadi hal yang membanggakan bagi kami ujar Kepala Badan POM.
Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Badan POM sebagai bagian integral dari pembangunan bidang kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan POM 2010-2014 yang menetapkan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang diamanatkan oleh pemerintah, mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan dan sesuai dengan arahan presiden RI. Diharapkan arah kebijakan dan strategi pengawasan obat dan makanan yang telah disusun dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi kepada Badan POM.
Badan POM akan terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan nasional, melalui penajaman program pengawasan obat dan makanan yang berorientasi kepada hasil dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki seefisien mungkin. Tahun 2013 merupakan tahun untuk peletakan landasan yang kuat untuk mekanisme pemantapan kinerja, bukan saja dari aspek pencapaian target sesuai budgeting tetapi juga dari aspek mutu kinerja pengawasan obat dan makanan yang memberikan nilai tambah yang bermakna pada pembangunan nasional.
Pencapaian Badan POM dalam memperoleh ISO 9001:2008 yang diserahkan pada saat Ulang Tahun Badan POM tanggal 31 Januari 2012 yang lalu memberikan konsekuensi agar kita semua bekerja secara profesional, kredibel, akuntabel, inovatif dan cepat tanggap. Disamping itu, kinerja pengawasan obat dan makanan harus dapat memberikan kontribusi konkrit kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing bangsa sesuai dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan, imbuhnya.
Biro Hukum dan Humas
